DPR Minta Kemenlu Pantau Keselamatan WNI di Lebanon

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 05 Agustus 2020
DPR Minta Kemenlu Pantau Keselamatan WNI di Lebanon

Ledakan di Beirut, Lebanon, Selasa (4/8). Foto: Reuters

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Selasa (4/8) sore, sebuah ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, tepatnya di Port of Beirut. Tercatat, lebih dari 70 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera mendata dan memastikan apakah ada korban WNI yang terdampak dalam ledakan di Beirut. Menurutnya, pihak Kemenlu diharapkan segera memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan.

Baca Juga

Presiden Lebanon Sebut Ledakan Akibat Timbunan 2.750 Ton Amonium Nitrat

Berdasarkan data Kemenhan dan Kemenlu di Lebanon, terdapat 1.234 TNI anggota kontingen Garuda yang bertugas menjaga demarkasi perbatasan Lebanon-Israel.

“Sedangkan ratusan WNI lainnya bekerja di sana dan semoga semua tidak ada disekitar ledakan dan semoga sehat, ” kata Kharis kepada wartawan, Rabu (5/8).

Suhud
Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari. Foto: parlementaria

Kharis juga mendorong Pemerintah Indonesia memberi bantuan sebagai negara sahabat kepada Lebanon atas terjadinya musibah tersebut serta mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh dan serius karena eskalasi ledakan yang begitu besar.

Dia juga menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang Ibu Kota Lebanon tersebut.

“Saya sampaikan duka mendalam kepada seluruh korban ledakan dahsyat itu baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka, disaat pandemi seperti ini yang belum selesai, rakyat Lebanon harus merasakan musibah yang lain, semoga Allah SWT menguatkan rakyat Lebanon” ujar Kharis.

Baca Juga

KBRI Beirut Beberkan Kondisi WNI Pascaledakan Lebanon

Kharis juga mendorong pemerintah, agar bergerak cepat memberikan bantuan sebagai negara sahabat kepada Lebanon. Serta mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh dan serius, karena eskalasi ledakan yang begitu besar.

Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengungkap kepada media, soal adanya 2.750 ton amonium nitrat - bahan untuk pupuk dan peledak - yang disimpan di gudang yang mengakibatkan ledakan dahsyat itu. (Knu)

#Komisi I DPR #Kementerian Luar Negeri #Lebanon
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Prabowo disebut telah berhasil mengembalikan posisi strategis Indonesia di kancah global.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Wakil Ketua Komisi I DPR RI berharap Indonesia dapat fokus menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Indonesia
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
Anggota Komisi I DPR menegaskan agar momentum diplomasi tersebut tidak hanya sebatas simbol kehadiran.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
Indonesia
DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional
Seragam baru TNI hadir dengan corak sage green yang disesuaikan dengan vegetasi di Indonesia, hasil riset kamuflase untuk meningkatkan efektivitas di lapangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional
Indonesia
Prabowo Minta Organisasi TNI yang Usang Diganti, Komisi I DPR RI Setuju
Komisi I DPR RI mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah organisasi di tubuh TNI yang sudah ketinggalan zaman.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Prabowo Minta Organisasi TNI yang Usang Diganti, Komisi I DPR RI Setuju
Indonesia
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
TikTok telah menjadi ekosistem penting bagi UMKM yang membuka ases pasar lebih luas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
Dunia
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
DPR desak PBB segera bertindak menghentikan blokade Gaza dan menjamin keselamatan para aktivis internasional yang ditahan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
Indonesia
Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Filipina Berkekuatan Magnitudo 6,9
Setidaknya sampai Rabu (1/10) malam sesuai yang disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha
Frengky Aruan - Kamis, 02 Oktober 2025
Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Filipina Berkekuatan Magnitudo 6,9
Indonesia
Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi
Wakil Ketua Komisi I DPR menilai rencana tersebut tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi
Indonesia
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus
Komisi I DPR mendorong PBB untuk melakukan reformasi. Pidato Presiden Prabowo di Sidang PBB juga patut diapresiasi.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus
Bagikan