Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, yang baru saja menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Namun, dia merekomendasikan agar PBB melakukan reformasi.

“Pak Prabowo keren. Presiden kita keren, karena mendapat urutan ketiga dari pemimpin dunia dalam menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB. Ini menunjukkan bahwa Indonesia diperhitungkan di ranah global,” ujar Taufiq, Rabu (24/9).

Ia menilai, pidato Presiden Prabowo memiliki arti penting, tidak hanya dari segi posisi yang strategis, tetapi juga karena Indonesia kembali tampil dalam forum internasional tersebut setelah cukup lama absen.

Baca juga:

Isi Pidato Lengkap Prabowo Bertajuk 'Seruan Indonesia untuk Harapan' di Sidang Umum PBB

“Ini cukup membanggakan, karena pemimpin negara kita sudah lama tidak tampil di Sidang Majelis Umum PBB,” tambahnya.

Lebih jauh, Taufiq menekankan, bahwa substansi pidato Presiden Prabowo juga patut diapresiasi. Selain menyuarakan dukungan terhadap perdamaian dunia, Presiden menekankan pentingnya persatuan global dan penguatan peran PBB.

“Dari sisi substansi, pesan Pak Prabowo jelas: dunia membutuhkan persatuan, perdamaian, dan PBB yang kuat,” tegas Taufiq.

Namun, menurutnya, agar PBB benar-benar dapat berperan sebagai lembaga demokratis, diperlukan reformasi mendasar. Ia menyoroti khususnya soal hak veto yang selama ini hanya dimiliki negara-negara tertentu.

Baca juga:

Prabowo Suarakan Kemerdekaan Palestina di Sidang PBB, Ketua DPP PKS: Indonesia Punya Kewajiban Moral

“Kalau PBB mau menjadi lembaga demokratis, maka tidak boleh ada hak veto. Apalagi dalam hal penting seperti persetujuan kemerdekaan Palestina. Saat ini, 142 negara sudah menyetujui hak kemerdekaan Palestina, hanya sedikit yang menolak,” ungkapnya.

Karena itu, Taufiq mendorong agar proses pengambilan keputusan di PBB dilakukan secara lebih demokratis.

"PBB harus melakukan reformasi besar-besaran, terutama dalam komposisi hak anggota. Hanya dengan begitu, PBB bisa benar-benar menjadi rumah besar demokrasi dunia,” pungkasnya. (Pon)