DPR Minta KCIC Gandeng KNKT Investigasi Kecelakaan KCJB


Rangkaian kereta inspeksi untuk kebutuhan perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegal Luar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis (13/10/2022). ANTARA/Aji Cakti
MerahPutih.com - PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diminta untuk mencari tahu penyebab peristiwa anjloknya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Terlebih, kereta cepat buatan negeri tirai bambu itu masih dalam bentuk uji coba.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus merespons kecelakaan Kereta Teknis dan lokomotif kereta cepat di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kampung Cempaka,Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu (18/12).
Baca Juga:
2 Orang Tewas dalam Kecelakaan Uji Coba Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
"Kita minta didalami secara detil ya apa penyebab utamanya, dan ditemukan penyebabnya. Itu kan kereta masih ujicoba sebetulnya, dan saya dengar ada korban jiwa juga, detilnya berapa dari karyawan itu," kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (20/12).
Ia meminta KCIC menggandeng Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam melakukan investigasi terkait kecelakaan yang terjadi di KCJB. Hal ini penting, agar ke depan tidak lagi terjadi peristiwa serupa.
Baca Juga:
Anggota DPR Desak KCIC Tanggung Jawab Terkait Kecelakaan Proyek Kereta Cepat
"Kita minta didalami sampai ditemukan penyebab dari kecelakaan itu. Kita minta KCIC jangan investigasi sendiri, tolong libatkan juga dari KNKT, supaya ketahuan masalah utamanya," tegas Lasarus.
Selain itu, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menambahkan pihaknya juga akan memanggil pihak dari KCIC terkait penyebab kecelakaan tersebut. Terlebih, peristiwa itu menelan korban jiwa.
"Kami akan panggil, saya tidak ingin yang membuat statemen yang tidak didasari dengan data dan fakta," tandasnya. (Pon)
Baca Juga:
Ridwan Kamil Prihatin Atas Kecelakaan Maut di Proyek Kereta Cepat
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria

Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR

Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun

Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030

Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM

Rapat Paripurna DPR Sahkan UU APBN Tahun 2026

DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026

DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas

Komisi V DPR Minta Kemendes Segera Selesaikan Kasus Desa yang Dijadikan Agunan

Buntut Tiga Kecelakaan Beruntun, Transjakarta Gandeng KNKT untuk Jamin Keamanan Transportasi Publik Jakarta
