DPR: Komjen Idham Aziz, Sedikit Bicara Kerja Nyata

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 25 Oktober 2019
DPR: Komjen Idham Aziz, Sedikit Bicara Kerja Nyata

Irjen Pol Idham Azis (kiri) saat menghadiri upacara Korps Rapor Kenaikan Pangkat Pati Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/7). (ANTARA/Retno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kabareskrim Komjen Pol Idham Aziz sebagai kandidat tunggal calon Kapolri ke DPR. DPR akan segera menggelar fit and proper test setelah susunan pimpinan dan anggota Komisi III resmi terbentuk.

Sosok Idham Aziz dinilai DPR sebagai pribadi yang pendiam, tapi menghasilkan kerja yang nyata. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga

Langkah Idham Azis Jadi Kapolri Diprediksi Mulus di DPR

"Sosok Idham Aziz adalah sosok yang pendiam, sedikit bicara, banyak bekerja, dan selama ini selalu bekerja dengan diam tapi dengan hasil yang nyata," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (25/10).

Oleh karena itu, Dasco menilai Idham sangat kompeten dan memenuhi syarat untuk menjadi Kapolri. Baik dari sisi pangkat maupun angkatan keanggotaan Polri. Dasco pun mendukung presiden yang telah mengusulkan Idham sebagai calon tunggal Kapolri.

"Oleh karena itu yang bersangkutan sangat kompeten, memenuhi syarat kualifikasi untuk jadi seorang Kapolri baik dari sisi kepangkatan maupun angkatan, dan saya mendukung penuh beliau untuk dijadikan Kapolri oleh preside republik Indonesia," ujar Dasco.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MPKanugraha)
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MPKanugraha)

Sementara, terkait dengan waktu fit and proper test, Dasco mengatakan menunggu Komisi III DPR selesai terbentuk.

"Segera (fit and proper test) setelah Komisi III terbentuk," pungkas Dasco.

Baca Juga

Praktisi Hukum Sebut Pernyataan IPW Soal Idham Azis Menyesatkan

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian telah berhenti dari jabatan dan anggota Polri karena ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri. Jokowi kemudian berkirim surat ke DPR menyampaikan bahwa Idham sebagai kandidat tunggal pengganti Kapolri.

Diketahui, Komjen Idham Aziz merupakan salah satu perwira tinggi (Pati) Polri yang berprestasi. Berbagai jabatan di Korps Bhayangkara pun pernah ditempati hingga ke kursi Kepala Bareskrim Polri. Selain kariernya cemerlang, Idham juga sering dilibatkan dalam tim satuan tugas untuk mengungkap perkara-perkara yang menjadi sorotan publik karena punya latar belakang sebagai reserse dan antiteror.

Pada bulan Desember 2001, Idham tercatat menjadi anggota Tim Kobra untuk menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di bawah pimpinan Tito Karnavian. Saat itu Idham bertugas di Unit Harda Polda Metro Jaya.

Selanjutnya, Idham juga ikut menumpas dua teroris kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Saat itu Idham menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Saat menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Idham mengungkap pelaku kasus pembunuhan dan sodomi 14 anak jalanan yang ditangkap pada tanggal 9 Januari 2010.

Baca Juga

Pengangkatan Komjen Idham Azis Sebagai Kapolri Diduga Tak Sesuai Prosedur

Saat jadi Kapolda Metro Jaya, Idham mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 1,3 ton dari Aceh ke Jakarta dan penyelundupan sabu-sabu 1,6 ton dari Taiwan di Anyer, Banten. Selain itu, Idham juga berhasil menjaga situasi keamanan di Jakarta tetap kondusif saat Ibu Kota menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games 2018.

Idham juga terlibat dalam Operasi Camar Maleo bersama TNI untuk menangkap kelompok teroris Santoso di wilayah pegunungan Poso, Sulawesi Tengah, awal tahun 2015. (Pon)

#Idham Azis #Sufmi Dasco Ahmad #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Bagikan