Pilkada Serentak

DPR Harapkan Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas di Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2020
DPR Harapkan Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas di Pilkada

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, diharapkan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin baik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

"Kita lihat dan evaluasi pasca-Pilkada Serentak, tentu kita harapkan demokrasi kita akan lebih baik sekaligus mengevaluasi hal-hal yang di pandang masih kurang," ujar Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Ia meminta masyarakat menjadi pemilih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya karena jangan sampai pesta demokrasi hanya memilih figur semata, namun tidak menciptakan demokrasi yang semakin meningkat.

Baca Juga:

Pemilih Pemula Rentan Disuap Calon Kepala Daerah

Masyarakat, tegas ia, jangan memilih pemimpinnya hanya karena diberikan uang atau politik uang karena tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Jangan sampai masyarakat memilih pasangan calon karena politik uang," katanya.

Azis mengimbau, pasangan calon yang memenangkan Pilkada Serentak dapat terus menyejahterakan dan membangun infrastruktur di wilayahnya.

tps
Ilustrasi TPS. (Foto: Antara).

Dia mencontohkan, biasanya daerah yang menjadi "lumbung" suara yang memenangkan salah satu pasangan calon selalu diperhatikan, namun daerah yang tidak memiliki suara terhadap pasangan pemenang dibiarkan begitu saja.

"Maka pemenang Pilkada harus bijak dan adil terhadap seluruh wilayahnya," ujarnya dikutip Antara.

Baca Juga:

Cakada Diduga Koruptif Jangan Dipilih Saat Pilkada, MAKI Sebut Nama-namanya

#UU Pilkada #Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 11 menit lalu
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 11 menit lalu
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - 2 jam, 18 menit lalu
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 24 menit lalu
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Indonesia
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Jangan memaksakan bahan yang tidak dicek kelayakannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Berita Foto
Komisi IV DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementan Sebesar Rp145 Miliyar
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto (kiri), Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman (kanan) dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono (tengah), menandatangani kesepakatan hasil Rapat Kerja (Raker), di Ruang Komisi IV DPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 16 September 2025
Komisi IV DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementan Sebesar Rp145 Miliyar
Bagikan