Dorong Berdikari Pangan, PDIP Sindir Partai yang Hobi Impor

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 03 Februari 2023
Dorong Berdikari Pangan, PDIP Sindir Partai yang Hobi Impor

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) disebut tidak memiliki kekuatan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Sehingga muncul berbagai platform partai berbeda dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan akibat adanya platform yang berbeda, ada pihak di dalam pemerintahan yang hobinya mengimpor pangan.

Baca Juga:

PDIP Sebut Sistem Proporsional Tertutup Lahirkan Anggota Dewan yang Paham Masalah

Hal itu disampaikan Hasto dalam acara Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).

Mulanya Hasto menyampaikan, jika Indonesia mempunyai semangat berdaulat di bidang pangan, maka impor tidak diperlukan lagi.

"Jadi dari hulunya, kalau kita punya spirit Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan, Indonesia bisa berdikari di bidang pangan maka tanpa melalui impor kita bisa memproduksi pangan oleh anak bangsa, petani-petani Indonesia," kata Hasto.

Namun menurut Hasto, seperti apa yang diceritakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pemerintahan hari ini mewakili banyak kepentingan.

Untuk itu, Hasto menyampaikan, PDIP tidak bisa membentuk pemerintahan sendiri karena kekuatannya belum cukup. Ia mengatakan, karena banyaknya partai di pemerintahan, maka muncul platform masing-masing.

Baca Juga:

Petani MSP Ikrarkan Tolak Impor Beras di Sekolah Partai PDIP

Ia lantas menyinggung adanya partai yang hobinya melakukan impor. Bahkan ia menyinggung berbagaibkasus korupsi.

"Ada partai yang hobi mengimpor pangan. Beberapa waktu lalu yang namanya minyak goreng saja ada yang dikorupsi, yang namanya garam ada yang dikorupsi saudara-saudara sekalian. Betul?," katanya.

Para peserta acara menjawab kompak, “betul.”

Padahal kata Hasto, Indonesia bisa memanfaatkan wilayahnya. Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT yang curah hujannya rendah, bisa untuk memproduksi garam lewat penguapan.

"Padahal kita bisa, yang namanya daerah NTT itu curah hujannya itu rendah, untuk merancang pabrik garam, ini sederhana prosesnya. Hanya penguapan saja sudah jadi garam itu," pungkasnya.

Saat wartawan bertanya kepada Hasto soal siapa pihak yang dimaksud impor itu, Hasto menjawab, “Wartawan seperti tidak tahu saja, beritanya sudah banyak kan,” kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sambut Keinginan Surya Paloh Bertemu Megawati

#Petani #Impor Pangan #PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Mentan Ogah Kompromi ke Pelaku Praktik Curang Beras dan Pupuk, Sangat Rugikan Petani
Tidak ada kompromi terhadap praktik curang yang merugikan petani, karena pemerintah berkomitmen penuh melindungi kepentingan petani
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
Mentan Ogah Kompromi ke Pelaku Praktik Curang Beras dan Pupuk, Sangat Rugikan Petani
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan