Dinas Pendidikan DKI Ingatkan Jangan Berbohong untuk KJP


Karti Jakarta Pintar. (Antaranews)
MerahPutih.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono menegaskan agar para orangtua murid tak melakukan tipu-tipu hanya untuk dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Pokoknya zaman sekarang jangan nipu. Kalau kaya jangan minta KJP. Itukan untuk orang yang betul-betul nggak mampu," kata Ratiyono saat dihubungi, Sabtu (13/7).
Baca Juga: BPK DKI Jakarta Temukan Fakta Mengejutkan Terkait Dana KJP
Ratiyono menuturkan, program KJP hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan begitu, ia mengimbau kepada warga Jakarta yang berstatus ekonomi menengah ke atas untuk tidak coba-coba ikut mengajukan diri.

"Enggak bisa dong. Kita kan ada sistem yang kesambung sama pajak," jelasnya.
Tahun pelajaran 2019-2020 ini, lanjut dia, wali murid tak bisa seenaknya mengajukan surat keterangan tidak mampu yang diperoleh dari masing-masing ketua RT dan RW setempat.
Baca Juga: Meski Belum Cair, Kadisdik DKI: Dana KJP Jangan Buat Beli Rokok dan Sembako
"Kita cek NIKnya, kita bisa lihat apakah punya kendaraan pribadi, punya motor, rumahnya pajaknya gede, ya kalau begitu gak bisa kita kasih KJP," tuturnya.
Lewat sistem yang tersambung dengan pajak daerah itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bisa memantau tanggungan pajak yang dimiliki oleh masing-masing keluarga.
Sehingga, jika salah satu orangtua murid kedapatan telah berbohong maka Dinas Pendidikan dapat dengan mudahnya mengetahui melalui sitem integrasi tersebut. (Asp)
Baca Juga: Pemegang KJP, Penyandang Disabilitas dan Lansia Gratis Masuk Ragunan dan Monas
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bukan Korea, Ini WNA yang Paling Sering Menikahi Perempuan Indonesia

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025

Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran

'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
