Dicokok KPK, Sejumlah Jaksa Dipastikan Langgar Kode Etik

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 03 Juli 2019
Dicokok KPK, Sejumlah Jaksa Dipastikan Langgar Kode Etik

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung menemukam ada indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan jaksanya pasca terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan secara simultan terhadap sejumlah personil Kejaksaan yang diduga terlibat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan, Mukri. (ANTARAnews/tss)
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan, Mukri. (ANTARAnews/tss)

"Berdasarkan hasil pengumpulan data dan bahan keterangan, dapat disimpulkan terdapat indikasi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Jaksa," kata Mukri dalam keterangannya, Rabu (3/7)

BACA JUGA: KPK: Jaksa Kejati DKI Diduga Terima Suap Terkait Kasus Penipuan

Menurut Mukri, terhadap hasil temuan adanya indikasi pelanggaran kode etik Jaksa tersebut, maka Pimpinan Kejaksaan telah melepaskan jabatan struktural terhadap Jaksa AW, Jaksa YSP dan Jaksa YH dari jabatan strukturalnya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk kepentingan kelancaran proses pemeriksaan selanjutnya oleh bidang Pengawasan.

"Saat ini Kejaksaan sedang melaksanakan program Reformasi Birokrasi, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan salah satu unit kerja yang menjadi percontohon," jelas Mukri.

Oleh karena itu, proses pemeriksaan selanjutnya terhadap indikasi tersebut di atas akan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan mampu secara profesional menangani permasalahan ini.

Mukri menambahkan, dalam rangka menjaga akuntabilitas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum, telah pula dilakukan rotasi terhadap sejumlah Pejabat di Iingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Asisten Tindak Pidana Umum, dari Pejabat lama Agus Winoto diganti oleh Roberthus Tacoy yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta.

Posisi Asisten lntelijen Kejati DKI Jakarta diisi oleh Teuku Rahman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

BACA JUGA: OTT Jaksa Kejati DKI, KPK Sita 21 Ribu Dollar Singapura

Kepala Kejaksaan Jakarta Timur yang baru dijabat oleh Yudi Kristiana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sa|atiga dan pernah pula bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Pelantikan para Pejabat baru tersebut telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 kemarin," jelas Mukri. (Knu)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Kejaksaan Agung
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Kemenhaj libatkan KPK dan Kejagung dalam proses penyediaan layanan penyelenggaraan ibadah Haji 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Indonesia
Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
Fokus utama penyelidikan Kejagung adalah dugaan permasalahan yang terkait dengan ekspor POME
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
Indonesia
Kantor Bea Cukai Digeledah, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Limbah Minyak Sawit
Kejagung belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit. Sebelumnya, Kejagung telah menggeledah kantor Bea Cukai.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Kantor Bea Cukai Digeledah, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Limbah Minyak Sawit
Indonesia
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Selidiki Dugaan Korupsi Ekspor Limbah Minyak Sawit
Kejaksaan Agung menggeledah kantor Bea Cukai, Rabu (22/10) lalu. Penggeledahan ini masih terkait dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Selidiki Dugaan Korupsi Ekspor Limbah Minyak Sawit
Indonesia
Kejagung Kantongi Rp 9,8 Miliar dari Lelang Lamborghini hingga Porsche Milik Doni Salmanan
Seluruh hasil penjualan lelang kendaraan Doni Salmanan akan disetorkan ke kas negara.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Kejagung Kantongi Rp 9,8 Miliar dari Lelang Lamborghini hingga Porsche Milik Doni Salmanan
Indonesia
Prabowo Komentari Penegakan Hukum yang Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah: itu Zalim dan Jahat
Presiden Prabowo juga mengingatkan para pengusaha untuk tidak berusaha menipu negara.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Komentari Penegakan Hukum yang Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah: itu Zalim dan Jahat
Indonesia
Kejagung Serahkan ‘Gunungan’ Uang Triliunan Rupiah Sitaan Korupsi CPO ke Negara, untuk Kemakmuran Rakyat
Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan ekonomi nasional melalui pengembalian kerugian negara.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Kejagung Serahkan ‘Gunungan’ Uang Triliunan Rupiah Sitaan Korupsi CPO ke Negara, untuk Kemakmuran Rakyat
Indonesia
Di Hadapan Kejagung, Prabowo Tegaskan: Rakyat Kecil Jangan Jadi Korban Kriminalisasi
Prabowo mengingatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap kasus-kasus yang seharusnya tidak ditindak.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Di Hadapan Kejagung, Prabowo Tegaskan: Rakyat Kecil Jangan Jadi Korban Kriminalisasi
Indonesia
Nyaris Telat Hadir di Kejagung, Menkeu Purbaya Akui Hampir Disuruh Push Up oleh Prabowo
Sebelum sampai Kejagung, Menkeu Purbaya menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Nyaris Telat Hadir di Kejagung, Menkeu Purbaya Akui Hampir Disuruh Push Up oleh Prabowo
Indonesia
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Prabowo sebut langkah Kejagung menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga aset negara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Bagikan