Nyaris Telat Hadir di Kejagung, Menkeu Purbaya Akui Hampir Disuruh Push Up oleh Prabowo

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Nyaris Telat Hadir di Kejagung, Menkeu Purbaya Akui Hampir Disuruh Push Up oleh Prabowo

Menkeu Purbaya Hampir Disuruh Push Up oleh Prabowo. (Foto: Dok. media sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik di media sosial. Ia mengaku hampir diminta push up oleh Presiden Prabowo Subianto lantaran nyaris terlambat menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (20/10).

Dalam acara tersebut, Prabowo hadir lebih dulu dalam agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Berdasarkan tayangan di kanal YouTube Kejaksaan RI, Purbaya tampak berlari menghampiri Presiden Prabowo yang tengah berbincang dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca juga:

Uang Triliunan dari Kasus Korupsi CPO ‘Penuhi’ Ruangan Kejagung, Presiden Prabowo: Ini untuk Renovasi 8.000 Sekolah

Sebelumnya, Purbaya menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, yang membuatnya sedikit terlambat datang ke Kejagung.

“Tadi hampir disuruh push up gue tuh,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya usai acara.

Ia pun sempat meninggalkan awak media yang terus melontarkan pertanyaan tambahan. “Nanti terlambat lagi, nanti gue suruh push up, malu gue,” ujarnya sambil tersenyum dan berlalu.

Baca juga:

Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan

Sebagai informasi, agenda di Kejagung siang tadi adalah penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 13,25 triliun. Dana tersebut berasal dari hasil penyitaan dalam kasus korupsi perizinan ekspor CPO dan turunannya, yang kemudian diserahkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. (Knu)

#Purbaya Yudhi Sadewa #Presiden Prabowo Subianto #Kejaksaan Agung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
306 Hotspot Terdeteksi di Riau, Prabowo Tak Mau Tunggu Jadi Kebakaran: Sumur Bor Diminta Segera Dibangun
Prabowo Subianto memerintahkan pembangunan 306 sumur bor di sekitar hotspot Riau untuk mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
306 Hotspot Terdeteksi di Riau, Prabowo Tak Mau Tunggu Jadi Kebakaran: Sumur Bor Diminta Segera Dibangun
Indonesia
Prabowo Beri Peringatan Keras soal Karhutla: Korporasi Terlibat Pembakaran, Izinnya Dicabut
Presiden Prabowo Subianto meminta aparat mengusut korporasi yang terlibat pembakaran lahan dan menegaskan izin perusahaan dapat dicabut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Prabowo Beri Peringatan Keras soal Karhutla: Korporasi Terlibat Pembakaran, Izinnya Dicabut
Indonesia
Terbang ke Kalimantan, Prabowo Instruksikan Penanganan Cepat Bencana Kebakaran Hutan
Prabowo sudah mengintruksikan dan membagi pejabat utama TNI-Polri untuk turun langsung bersama-sama Pemerintah daerah dan warga setempat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Terbang ke Kalimantan, Prabowo Instruksikan Penanganan Cepat Bencana Kebakaran Hutan
Indonesia
Eks Dirdik Jampidsus Bersaksi, Febrie Adriansyah Disebut Jujur dan Manut Pimpinan
Eks Dirdik Jampidsus, Jasman Panjaitan mengatakan, Febrie Adriansyah jujur selama bekerja dengan dirinya.
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Eks Dirdik Jampidsus Bersaksi, Febrie Adriansyah Disebut Jujur dan Manut Pimpinan
Indonesia
Sidang Praperadilan Febrie Adriansyah: Ahli Hukum Sebut Penggeledahan Rumah di Sentul Tidak Sah
Ahli hukum UII menilai, penggeledahan rumah Febrie Adriansyah di Sentul tidak sah. Hal itu diungkapkan saat sidang gugatan praperadilan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Sidang Praperadilan Febrie Adriansyah: Ahli Hukum Sebut Penggeledahan Rumah di Sentul Tidak Sah
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perubahan status guru PPPK paruh waktu tak pengaruhi fiskal Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Indonesia
Menkeu Tegaskan Larangan Desil 9-10 Beli Pertalite Pasti Berlaku, Cuma Belum Sekarang
Pengendalian subsidi BBM dilakukan secara bertahap karena sistem Pertamina sudah mumpuni mendukung pembatasan pembelian pertalite bagi golongan tertentu.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Menkeu Tegaskan Larangan Desil 9-10 Beli Pertalite Pasti Berlaku, Cuma Belum Sekarang
Indonesia
Prabowo Akan Terbang ke Flores NTT, Tinjau Korban Gempa
Presiden Prabowo Subianto direncanakan mengunjungi lokasi gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur.
Yusuf Abdillah - Rabu, 19 Agustus 2026
Prabowo Akan Terbang ke Flores NTT, Tinjau Korban Gempa
Indonesia
Menkeu Purbaya Ungkap Dana BNPB Rp 5 Triliun Masih Tersedia untuk Penanganan Gempa NTT, Siapkan Dana Siaga
Pemerintah menyiapkan pembiayaan penanganan gempa NTT. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana BNPB masih tersedia sekitar Rp 5 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 17 Agustus 2026
Menkeu Purbaya Ungkap Dana BNPB Rp 5 Triliun Masih Tersedia untuk Penanganan Gempa NTT, Siapkan Dana Siaga
Bagikan