Demo Pemuda Pancasila di DPR Dibubarkan Paksa, Satu Polisi Terluka

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 25 November 2021
Demo Pemuda Pancasila di DPR Dibubarkan Paksa, Satu Polisi Terluka

Demo Pemuda Pancasila (PP) menentang anggota dewan Junimart Girsang di depan kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (24/11) petang. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aparat kepolisian membubarkan demo Pemuda Pancasila (PP) menentang anggota dewan Junimart Girsang di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (24/11) petang. Demo itu terkait pernyataan Junimart yang dianggap meminta Kementerian Dalam Negeri membubarkan PP.

Pembubaran demo tersebut dilakukan setelah aksi mulai menggangu ketertiban dan menyebabkan kemacetan di Jalan Gatot Subroto.

Baca Juga:

Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi memerintahkan peserta demo Pemuda Pancasila untuk segera membubarkan diri karena situasi mulai mengarah tak kondusif. Bahkan, ada salah satu anggota polisi terluka akibat dikeroyok massa.

"Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab. Perwira menengah (terluka). Padahal beliau mengamankan kegiatan ini," tutur Hengki dengan nada tinggi.

Kapolres juga meminta saksi yang melihat pelaku agar ikut mengamankan. "Hukum harus ditegakkan," imbuh Hengki dengan nada lebih keras.

Aparat pun lantas terjun merespons seruan Kombes Hengki dan menggiring massa untuk meninggalkan arena demo di depan gedung DPR. Tidak lama setelah Hengki turun, massa membubarkan diri.

Baca Juga:

Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial

Dalam aksi tersebut, PP mendesak fraksi PDIP bersama politikus PDIP Junimart Girsang, agar menemui massa aksi untuk meminta maaf.

Wakil Ketua MPW PP DKI Jakarta Lasman Nipitupulu mengatakan, pihaknya akan mengundang Junirmart jika hari ini tidak bisa menemui massa aksi. Junimart diundang datang ke Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila di Pejaten, Jakarta Selatan.

Sementara itu, sejumlah anggota PP yang menggelar demo di depan gedung DPR diamankan polisi. Sembilan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang mana dari 20 orang ini, hasil pemeriksaan sementara, sembilan orang akan kita tahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/11).

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat karena kedapatan membawa senjata tajam saat melakukan demonstrasi. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Zulpan mengatakan, pihaknya juga akan menindak tegas pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang perwira polisi.

"Kita akan lakukan tindakan tegas, termasuk ormas yang hari ini melakukan demo, yang melakukan kegiatan kekerasan dalam menyampaikan pendapat. Semuanya akan kita proses secara tuntas," terang Zulpan.

Sebelumnya, terjadi bentrokan antara ormas PP dan Forum Betawi Rempug (FBR) di Ciledug, Tangerang, Banten, yang diduga akibat rebutan penguasaan lahan. Merespons kejadian itu, Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut Junimart meminta Kemendagri segera menertibkan sejumlah ormas yang kerap terlibat bentrokan. (Knu)

Baca Juga:

Junimart Tanggapi Sinis Kesimpulan KPK soal Kasus RS Sumber Waras

#Polri #Pemuda Pancasila
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pasca Eksekusi, Personel TNI-Polri Siaga di Kawasan Eks Hotel Sultan Senayan Jakarta
Personel TNI saat berjaga di dalam kawasan eks Hotel Sultan di kawasan Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Jum'at (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Pasca Eksekusi, Personel TNI-Polri Siaga di Kawasan Eks Hotel Sultan Senayan Jakarta
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029
Polri mengusulkan tambahan anggaran Rp66,1 triliun pada 2027. Selain untuk operasional dan pembangunan fasilitas, termasuk untuk mendukung pengamanan Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029
Indonesia
Polisi yang Jaga Demo BEM SI Dipastikan tak Pakai Senjata Api
Polisi akan menjamin pelaksanaan aspirasi dari mahasiswa berjalan dengan baik.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Polisi yang Jaga Demo BEM SI Dipastikan tak Pakai Senjata Api
Indonesia
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Polri akan tetap menjalankan tugasnya untuk mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat agar berlangsung kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Sinergi tersebut perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan rasa aman yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Indonesia
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Pasal 28A dalam UU Polri yang baru merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
UU Polri terbaru juga memberi kewenangan kepada presiden memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
Bagikan