Daftar Hari Pertama, PKS Klaim Siap Hadapi Pemilu 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Agustus 2022
Daftar Hari Pertama, PKS Klaim Siap Hadapi Pemilu 2024

PKS mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Gedung KPU RI di Jakarta, Senin (1/8/2022). (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendaftaran calon peserta pemilu di hari pertama sudah dimulai. Partai partai yang memiliki wakil di parlemen memilih hari ini, Senin (1/8) untuk mendaftar jadi peserta Pemilu 2024.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan parpol ketiga mendaftar ke KPU di hari pertama tahap pendaftaran calon peserta Pemilu 2024, Senin. Partai pertama yang diterima KPU RI, Senin, ialah PDI Perjuangan, kemudian disusul Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Baca Juga:

Surat Megawati Diserahkan ke KPU, PDIP Resmi Daftar Pemilu 2024

Rencananya, partai politik lain yang akan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU pada Senin ialah Partai NasDem, Perindo, PRIMA, PBB, Partai Reformasi, dan PPP.

"Kami sengaja untuk mendaftarkan di hari pertama ini agar kami menunjukkan bahwa PKS siap untuk mengikuti Pemilu 2024 yang akan datang," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (1/8).

Menurut dia, PKS sudah melengkapi data dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sebelum datang mendaftar ke KPU.

"Hari ini, secara online kami sudah memasukkan data-data ke dalam Sipol; dan alhamdulillah memenuhi sesuai dengan amanah dari aturan perundang-undangan," tambahnya.

Dia mengapresiasi KPU RI yang telah menerima PKS saat proses pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU RI Jakarta.

"(KPU) Menerima kami dengan penuh kehangatan persahabatan dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan profesional jujur adil dan meningkatkan demokrasi Indonesia," jelasnya.

PKS mendaftar ke Gedung KPU RI, dengan menampilkan budaya Betawi Palang Pintu. Hal itu diklaim sebagai bentuk menghargai adat istiadat daerah di Indonesia.

"Iya, kami (juga) bersalawat tadi semenjak semalam hingga hadir di KPU agar memotivasi, agar ke depan lebih damai dan tenteram," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, pihaknya serius menyiapkan persyaratan verifikasi partai politik.

"Ini bagian dari semangat kami untuk mensukseskan Pemilu mendatang,” terang Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsy. (Knu)

Baca Juga:

8 Tim KPU Kawal Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Hari Pertama

#Pemilu #KPU #Partai Politik #PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan