Daftar Hari Pertama, PKS Klaim Siap Hadapi Pemilu 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Agustus 2022
Daftar Hari Pertama, PKS Klaim Siap Hadapi Pemilu 2024

PKS mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Gedung KPU RI di Jakarta, Senin (1/8/2022). (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendaftaran calon peserta pemilu di hari pertama sudah dimulai. Partai partai yang memiliki wakil di parlemen memilih hari ini, Senin (1/8) untuk mendaftar jadi peserta Pemilu 2024.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan parpol ketiga mendaftar ke KPU di hari pertama tahap pendaftaran calon peserta Pemilu 2024, Senin. Partai pertama yang diterima KPU RI, Senin, ialah PDI Perjuangan, kemudian disusul Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Baca Juga:

Surat Megawati Diserahkan ke KPU, PDIP Resmi Daftar Pemilu 2024

Rencananya, partai politik lain yang akan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU pada Senin ialah Partai NasDem, Perindo, PRIMA, PBB, Partai Reformasi, dan PPP.

"Kami sengaja untuk mendaftarkan di hari pertama ini agar kami menunjukkan bahwa PKS siap untuk mengikuti Pemilu 2024 yang akan datang," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (1/8).

Menurut dia, PKS sudah melengkapi data dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sebelum datang mendaftar ke KPU.

"Hari ini, secara online kami sudah memasukkan data-data ke dalam Sipol; dan alhamdulillah memenuhi sesuai dengan amanah dari aturan perundang-undangan," tambahnya.

Dia mengapresiasi KPU RI yang telah menerima PKS saat proses pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU RI Jakarta.

"(KPU) Menerima kami dengan penuh kehangatan persahabatan dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan profesional jujur adil dan meningkatkan demokrasi Indonesia," jelasnya.

PKS mendaftar ke Gedung KPU RI, dengan menampilkan budaya Betawi Palang Pintu. Hal itu diklaim sebagai bentuk menghargai adat istiadat daerah di Indonesia.

"Iya, kami (juga) bersalawat tadi semenjak semalam hingga hadir di KPU agar memotivasi, agar ke depan lebih damai dan tenteram," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, pihaknya serius menyiapkan persyaratan verifikasi partai politik.

"Ini bagian dari semangat kami untuk mensukseskan Pemilu mendatang,” terang Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsy. (Knu)

Baca Juga:

8 Tim KPU Kawal Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Hari Pertama

#Pemilu #KPU #Partai Politik #PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 35 menit lalu
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan