Bupati Meranti Digiring ke Markas KPK


Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)
MerahPutih.com - Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (7/4).
Adil tiba di markas antikorupsi setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Meranti pada Kamis (6/4) malam.
Baca Juga:
Ia tiba di Gedung KPK sekitar pukul 16.20 WIB dengan membawa sebuah koper berwarna hijau. Adil bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan awak media.
Adil memilih langsung masuk ke dalam lobi Gedung KPK. Petugas KPK langsung membawa Adil ke lantai dua untuk diperiksa intensif sebelum ditentukan status hukumnya.
"Saat ini pihak yang diamankan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat.
Baca Juga:
Diketahui KPK menangkap Muhammad Adil dalam OTT yang digelar di Kepulauan Meranti pada Kamis, (6/4) malam.
Selain sang bupati, KPK juga menangkap 24 orang lainnya yang di antaranya adalah Sekretaris Daerah (Sekda); Kepala Dinas (Kadis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti; hingga pihak swasta.
Dalam operasi senyap itu, KPK juga berhasil mengamankan uang tunai yang diduga merupakan bukti suap.
Uang itu diduga berkaitan dengan korupsi pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (UP/GUP) hingga suap pengadaan jasa umrah. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
