Banyak Blunder, PSI Diprediksi Tak Lolos Threshold

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 21 Maret 2019
Banyak Blunder, PSI Diprediksi Tak Lolos Threshold

Ketua PSI Grace Natalie bersama kader PSI di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/9). (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi tidak lolos electoral threshold selain karena partai baru juga akibat banyak melakukan blunder.

"Hal ini terlihat dari tingginya resistensi masyarakat," kata Ari seperti dilansir Antara, Kamis (21/3).

Ari mengaku termasuk yang menaruh harapan besar terhadap 'partai milenial' itu pada saat-saat awal berdiri. Namun, menurutnya, di tengah-tengah perjalanannya, partai yang dipimpin Grace Natalie tersebut kerap mengeluarkan blunder yang tidak perlu.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. Merahputih.com/Rizki Fitrianto.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. (Merahputih.com/Rizki Fitrianto.)

Ari juga mengatakan, penolakan Perda Syariah dan poligami sebagai isu sensitif yang terlalu dini dimainkan oleh PSI sebagai partai baru sehingga mengundang reaksi negatif kepada partai itu.

"Pernyataan perda syariah dan poligami yang masuk dalam ranah filosofis keagamaan sebaiknya tidak disentuh PSI di awal kampanye. Dengan cara seperti itu, PSI mengobarkan perang dengan kaum mayoritas," katanya.

Selain itu, PSI juga kerap mengeluarkan pernyataan yang menyinggung partai lain bahkan partai sesama anggota koalisi pendukung Jokowi.

Misal, pernyataan PSI yang menyinggung kiprah partai-partai lama soal pendampingan terhadap gender, yang nyatanya sudah digarap oleh partai-partai yang jauh lebih senior.

"PSI kurang santun dalam berpolitik serta tidak bisa melepaskan diri dari gaya anak muda yang temperamental," ujarnya.

Semestinya menurut Ari, PSI lincah bermanuver di pusaran isu-isu nasional tanpa membuat permusuhan dengan partai-partai lain.

PSI, kata dia, harusnya percaya diri bermain di isu-isu milenial mengingat captive marketnya di kalangan milenial atau pemilih pemula.

"Ini kan tidak, PSI membuka front 'pertempuran' dengan partai-partai senior, tidak peduli yang ada di dalam koalisi atau tidak serta tidak menggarap intens pasar potensialnya," kata Ari.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas tidak hanya menunjukkan PSI tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen, tetapi juga mendapat resistensi atau penolakan tertinggi dari masyarakat.

Dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3), PSI memiliki elektabiltas 0,9 persen, resistensi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie ini 5,6 persen. (*)

Baca Juga: PBB Bergabung, PSI Tegaskan Diri Parpol Anti Perda Syariah

#PSI #Pengamat Politik #Perda Syariah
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Bagikan