Banyak Blunder, PSI Diprediksi Tak Lolos Threshold

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 21 Maret 2019
Banyak Blunder, PSI Diprediksi Tak Lolos Threshold

Ketua PSI Grace Natalie bersama kader PSI di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/9). (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi tidak lolos electoral threshold selain karena partai baru juga akibat banyak melakukan blunder.

"Hal ini terlihat dari tingginya resistensi masyarakat," kata Ari seperti dilansir Antara, Kamis (21/3).

Ari mengaku termasuk yang menaruh harapan besar terhadap 'partai milenial' itu pada saat-saat awal berdiri. Namun, menurutnya, di tengah-tengah perjalanannya, partai yang dipimpin Grace Natalie tersebut kerap mengeluarkan blunder yang tidak perlu.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. Merahputih.com/Rizki Fitrianto.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. (Merahputih.com/Rizki Fitrianto.)

Ari juga mengatakan, penolakan Perda Syariah dan poligami sebagai isu sensitif yang terlalu dini dimainkan oleh PSI sebagai partai baru sehingga mengundang reaksi negatif kepada partai itu.

"Pernyataan perda syariah dan poligami yang masuk dalam ranah filosofis keagamaan sebaiknya tidak disentuh PSI di awal kampanye. Dengan cara seperti itu, PSI mengobarkan perang dengan kaum mayoritas," katanya.

Selain itu, PSI juga kerap mengeluarkan pernyataan yang menyinggung partai lain bahkan partai sesama anggota koalisi pendukung Jokowi.

Misal, pernyataan PSI yang menyinggung kiprah partai-partai lama soal pendampingan terhadap gender, yang nyatanya sudah digarap oleh partai-partai yang jauh lebih senior.

"PSI kurang santun dalam berpolitik serta tidak bisa melepaskan diri dari gaya anak muda yang temperamental," ujarnya.

Semestinya menurut Ari, PSI lincah bermanuver di pusaran isu-isu nasional tanpa membuat permusuhan dengan partai-partai lain.

PSI, kata dia, harusnya percaya diri bermain di isu-isu milenial mengingat captive marketnya di kalangan milenial atau pemilih pemula.

"Ini kan tidak, PSI membuka front 'pertempuran' dengan partai-partai senior, tidak peduli yang ada di dalam koalisi atau tidak serta tidak menggarap intens pasar potensialnya," kata Ari.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas tidak hanya menunjukkan PSI tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen, tetapi juga mendapat resistensi atau penolakan tertinggi dari masyarakat.

Dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3), PSI memiliki elektabiltas 0,9 persen, resistensi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie ini 5,6 persen. (*)

Baca Juga: PBB Bergabung, PSI Tegaskan Diri Parpol Anti Perda Syariah

#PSI #Pengamat Politik #Perda Syariah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Bagikan