Banyak Blunder, PSI Diprediksi Tak Lolos Threshold

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 21 Maret 2019
Banyak Blunder, PSI Diprediksi Tak Lolos Threshold

Ketua PSI Grace Natalie bersama kader PSI di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/9). (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi tidak lolos electoral threshold selain karena partai baru juga akibat banyak melakukan blunder.

"Hal ini terlihat dari tingginya resistensi masyarakat," kata Ari seperti dilansir Antara, Kamis (21/3).

Ari mengaku termasuk yang menaruh harapan besar terhadap 'partai milenial' itu pada saat-saat awal berdiri. Namun, menurutnya, di tengah-tengah perjalanannya, partai yang dipimpin Grace Natalie tersebut kerap mengeluarkan blunder yang tidak perlu.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. Merahputih.com/Rizki Fitrianto.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. (Merahputih.com/Rizki Fitrianto.)

Ari juga mengatakan, penolakan Perda Syariah dan poligami sebagai isu sensitif yang terlalu dini dimainkan oleh PSI sebagai partai baru sehingga mengundang reaksi negatif kepada partai itu.

"Pernyataan perda syariah dan poligami yang masuk dalam ranah filosofis keagamaan sebaiknya tidak disentuh PSI di awal kampanye. Dengan cara seperti itu, PSI mengobarkan perang dengan kaum mayoritas," katanya.

Selain itu, PSI juga kerap mengeluarkan pernyataan yang menyinggung partai lain bahkan partai sesama anggota koalisi pendukung Jokowi.

Misal, pernyataan PSI yang menyinggung kiprah partai-partai lama soal pendampingan terhadap gender, yang nyatanya sudah digarap oleh partai-partai yang jauh lebih senior.

"PSI kurang santun dalam berpolitik serta tidak bisa melepaskan diri dari gaya anak muda yang temperamental," ujarnya.

Semestinya menurut Ari, PSI lincah bermanuver di pusaran isu-isu nasional tanpa membuat permusuhan dengan partai-partai lain.

PSI, kata dia, harusnya percaya diri bermain di isu-isu milenial mengingat captive marketnya di kalangan milenial atau pemilih pemula.

"Ini kan tidak, PSI membuka front 'pertempuran' dengan partai-partai senior, tidak peduli yang ada di dalam koalisi atau tidak serta tidak menggarap intens pasar potensialnya," kata Ari.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas tidak hanya menunjukkan PSI tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen, tetapi juga mendapat resistensi atau penolakan tertinggi dari masyarakat.

Dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3), PSI memiliki elektabiltas 0,9 persen, resistensi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie ini 5,6 persen. (*)

Baca Juga: PBB Bergabung, PSI Tegaskan Diri Parpol Anti Perda Syariah

#PSI #Pengamat Politik #Perda Syariah
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Bagikan