Awal Vaksinasi COVID-19, Jabar Dapat Jatah 97.080 Dosis


Kedatangan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac di Bandara Soekarno Hatta, 6 Desember 2020. (Foto: Setpres).
MerahPutih.com - Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi 97.080 dosis vaksin dari pemerintah pusat yang terbagi dalam dua tahap distribusi. Distribusi pertama, Jabar menerima 38.400 dosis. Sedangkan 58.680 dosis akan diterima pada tahap distribusi selanjutnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulu mengatakan, vaksin yang sudah diterima akan disimpan di dua gudang penyimpanan. Setelah itu, vaksin akan didistribusikan ke kabupaten/kota.
Baca Juga:
Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir
“Vaksin belum disalurkan, menunggu kesiapan gudang di kabupaten/kota. Saat ini sedang disampaikan (agar) kabupaten/kota untuk segera mempersiapkan itu," katanya, Selasa (5/1).
Selain itu, sejumlah fasilitas pendukung vaksin seperti cold room dan refrigerator vaccine akan menjadi perhatian Pemda Provinsi Jabar.
Kang Uu melaporkan, emerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan semua hal terkait vaksinasi COVID-19. Tujuannya agar proses penyuntikan vaksin berjalan optimal.
"Jadi arahan pemerintah pusat, kita harus mempersiapkan semua hal terkait vaksinasi COVID-19. Mulai dari fasilitas hingga Sumber Daya Manusia. Karena vaksinasi merupakan ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan COVID-19," kata Kang Uu.

Uu mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait vaksinasi COVID-19. Pemda Provinsi Jabar, kata Kang Uu, proaktif mendukung dan membantu pemerintah kabupaten/kota menyiapkan proses vaksinasi COVID-19.
“Kalau pemerintah provinsi sudah siap. Mobil sudah siap. boksnya sudah siap. Karena sudah dipersiapkan dari awal," kata Kang Uu.
Indonesia mulai merencanakan vaksinasi COVID-19 pada pertengahan Januari. Pemerintah pusat mulai Bio Farma secara bertahap mendistribusikan vaksin COVID-19 ke 34 provinsi di Indonesia mulai 3 Januari 2021.
Pelaksanaan vaksinasi dimulai pada 14 Januari 2021 atau menunggu izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari BPOM. (Iman HA/Jawa Barat)
Baca Juga:
KPK Pantau Penyelenggaraan Bansos COVID-19
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar

BMKG Peringatkan Warga Jawa Barat Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 September, Bisa Picu Banjir hingga Tanah Longsor

Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri

Pemerintah Jemput Bola Vaksinasi Ribuan Hewan Peliharaan, Jakarta Targetkan Bebas Rabies

Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran

Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar

Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi
![[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi](https://img.merahputih.com/media/a5/e1/a3/a5e1a36849af63eb0bc8bbcdc8846fc6_182x135.png)
3 Orang Meninggal di Pesta Rakyat Syukuran Pernikahan Putra Dedi Mulyadi dengan Wabup Garut

Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Soal Pendapatan Daerah, Beda Dengan Pandangan Pengamat
