DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar

Ilustrasi: Kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dilanda banjir (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Anggota Komite II DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng curhat Jawa Barat (Jabar) sering disalahkan ketika banjir melanda Jakarta langsung dibalas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Gubernur Jakarta menyatakan salah satu penyebab ibu kota tergenang air adalah banjir kiriman dari wilayah hulu yang notabene masuk wilayah Jawa Barat.

Polemik tersebut ditanggapi oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, yang menyerukan Pemerintah Jakarta dan Pemerintah Jawa Barat untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah banjir itu.

Baca juga:

Jawab Pernyataan Komeng soal Jawa Barat Penyebab Banjir Jakarta, Pramono: Tak Sepenuhnya Akibat Daerah Penyangga

Menurut dia, banjir ini sudah menjadi masalah bersama antara Jakarta dan wilayah-wilayah penyangga yang ada di sekitarnya. Berbagai faktor bermain peran yang membuat masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja.

"Harus ada kerja sama antara Jakarta dan wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama pemerintah daerah Jabar untuk mengatasi permasalahan ini," kata Bun Joi Kamis (18/9).

Menurut dia, Gubernur Pramono dan Gubernur Dedi Mulyadi perlu duduk bareng dan berdiskusi mengenai cara-cara terbaik untuk menangani permasalahan ini.

Baca juga:

Dedi Mulyadi Tak Terima Bogor Disalahkan Jadi Biang Kerok Banjir Jakarta

"Apabila itu terjadi dan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan untuk menjalankan rencana bersama mengendalikan banjir, maka semua warga tanpa mempedulikan tempat tinggalnya lah yang bisa mendapatkan manfaatnya," terusnya.

Bun menjelaskan tidak bisa dipungkiri kalau salah satu faktor terjadinya banjir di Jakarta karena air kiriman adalah berkurangnya daerah resapan air di wilayah-wilayah hulu, terutama yang berada di sepanjang aliran sungai.

Menurut Bun, hal itu perlu jadi perhatian bersama antara DKI Jakarta dan Jabar, di mana pemerintah provinsi (Pemprov) dari kedua belah daerah harus dapat bekerjasama satu dengan yang lainnya, terlebih karena masalahnya bersifat lintas batas wilayah. Masalahnya, banyak dari wilayah hulu ini berada di luar batas administratif DKI Jakarta.

Baca juga:

Pramono Mengaku Belum Sempat Tidur Demi Tangani Banjir Jakarta

"Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan di sana. Tapi, DKI Jakarta juga harus memainkan peran proaktif dalam hal ini dan turut berpartisipasi di perbaikan-perbaikan yang dilakukan di wilayah hulu," ujarnya.

Kata dia, saat ini sudah tidak bisa lagi sekadar menunjuk jari mencari siapa yang bertanggungjawab. Namun, kedua belah pihak harus mulai berbicara mengenai bagaimana caranya melakukan penghijauan lahan kembali secara bersama.

"Bagaimana membangun sistem pengendalian banjir yang terintegrasi, dan memastikan hal-hal sesederhana pengerukan sungai sudah berjalan secara merata di semua daerah, termasuk Jabar. Pemprov DKI perlu berkolaborasi dengan tetangga-tetangganya," tutupnya. (Asp)

#Banjir Jakarta #Pramono Anung #Jawa Barat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Kualitas Udara Jakarta Buruk dalam 3 Hari
Dinkes DKI Jakarta telah diinstruksi untuk membantu penanganan warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan akibat udara Jakarta yang tak baik.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Gubernur Pramono Ungkap Kualitas Udara Jakarta Buruk dalam 3 Hari
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta di Bawah 4 Persen, Tapi Ketimpangan Masih Jadi Masalah
Pemprov DKI masih berupaya menekan angka gini ratio di Jakarta yang sebesar 0,435. Angka ketimpangan ini masih menjadi 'pekerjaan rumah' bagi Jakarta untuk diselesaikan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Angka Kemiskinan Jakarta di Bawah 4 Persen, Tapi Ketimpangan Masih Jadi Masalah
Indonesia
Penerima Beasiswa LPDP Jakarta Bisa Kuliah di Kampus Top Dunia
Pramono memiliki keinginan agar para peserta LPDP ala Jakarta tak hanya belajar mata kuliah yang umum tetapi juga belajar keterampilan yang dibutuhkan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Penerima Beasiswa LPDP Jakarta Bisa Kuliah di Kampus Top Dunia
Indonesia
Gubernur Pramono Ajak Warga Manfaatkan Bursa Kerja Expo 2026, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Para pencari kerja bisa memanfaatkan bursa kerja itu mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, hingga mengembangkan karier.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Gubernur Pramono Ajak Warga Manfaatkan Bursa Kerja Expo 2026, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Indonesia
Tarif Transjakarta Naik Mulai Januari 2027, Pramono Belum Umumkan Besarannya
Tarif Transjakarta bakal naik mulai 1 Januari 2027. Lalu, ada enam golongan masyarakat yang bisa naik gratis.
Soffi Amira - Rabu, 14 Oktober 2026
Tarif Transjakarta Naik Mulai Januari 2027, Pramono Belum Umumkan Besarannya
Indonesia
Beasiswa LPDP Perdana Jakarta Bakal Diberikan ke 75 Mahasiswa di 2027, Yuk Segera Daftar!
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menjalankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang menjangkau sekitar 700 ribu peserta didik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Beasiswa LPDP Perdana Jakarta Bakal Diberikan ke 75 Mahasiswa di 2027, Yuk Segera Daftar!
Indonesia
Bank Jakarta Siapkan Potensi Pembiayaan Rp 5,87 Triliun untuk Proyek Strategis DKI
Bank Jakarta menyiapkan Rp 5,87 triliun untuk proyek strategis DKI. Hal ini melalui kerja sama dengan BUMD, BUMN, hingga perangkat daerah DKI Jakarta.
Soffi Amira - Selasa, 13 Oktober 2026
Bank Jakarta Siapkan Potensi Pembiayaan Rp 5,87 Triliun untuk Proyek Strategis DKI
Indonesia
Pramono Belum Berani Hapus Ganjil-Genap DKI, Tunggu MRT Kota Tua Selesai
Gubernur DKI Pramono Anung tunda keputusan ganjil-genap hingga proyek MRT Kota Tua tuntas. Simak kajian Pemprov DKI terkait aturan lalu lintas Jakarta!
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Oktober 2026
Pramono Belum Berani Hapus Ganjil-Genap DKI, Tunggu MRT Kota Tua Selesai
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Proyek Jalan Tembus Kelapa Gading-Pulo Gadung Dipercepat, Target Selesai 2027
Pemprov DKI Jakarta mempercepat proyek jalan tembus Kelapa Gading-Pulo Gadung. Jalan ini ditargetkan seleai 2027.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Proyek Jalan Tembus Kelapa Gading-Pulo Gadung Dipercepat, Target Selesai 2027
Bagikan