Amien Rais Enggak Sekuat Saat Era Reformasi, Partai Barunya Diragukan Bisa Lolos PT

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 18 Mei 2020
Amien Rais Enggak Sekuat Saat Era Reformasi, Partai Barunya Diragukan Bisa Lolos PT

Amien Rais. (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo meragukan partai baru yang akan didirikan Amien Rais buntut dari kisruh di PAN bakal lolos presidential threshold.

Sosok Amien memang dianggap populer di masa reformasi, tapi seiring dengan waktu dinamikanya telah berubah. Amien dinilai tak sekuat dulu.

"Figur Amien sulit diandalkan untuk memperluas spektrum dukungan politik karena pengaruhnya tidak lagi seperti di era reformasi," tutur Karyono kepada wartawan, Senin (18/5).

Baca Juga

Anak Sulung Amien Rais Mundur dari PAN di Atas Materi Rp6.000

Dia menilai, Partai baru sempalan dari PAN yang akan didirikan tidak cukup mengandalkan figur Amien Rais.

"Yang bakal terjadi justru kedua partai hanya akan berebut pada ceruk pemilih yang sama, yaitu mengandalkan basis dukungan kalangan Muhammadiyah ditambah sedikit kalangan di luar Muhammadiyah,"

Di sisi lain, para loyalis Amien Rais sungguh naif bila hanya mengandalkan figur pendiri PAN itu. Pasalnya, figur Amien Rais sudah kehilangan momentumnya untuk dijadikan vote getter.

Dia menyatakan, sejak pertama kali ikut pemilu perolehan suara PAN tidak pernah melampaui 8%. Perolehan suaranya mengalami pasang surut. Pada Pemilu 1999 PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (dua kanan) dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (tiga kanan) dalam pembukaan rakernas PAN di Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu (7/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)

Pada Pemilu 2019, PAN memperoleh suara sah 9.572.623. Jika dilihat dari perolehan suaranya naik tapi persentasenya menurun menjadi 6,84%. Posisinya kembali berada di bawah PKS yang memperoleh suara sah 11.493.663 (8,21%).

"Namun posisi PAN di atas PPP yang terpuruk akibat perpecahan yang melanda partai berlambang Ka'bah itu. Sehingga menjadi salah satu penyebab perolehan suaranya menurun tajam yang hanya meraih suara sah 6,323.147 (4,52%)," terang Direktur Indonesia Public Institute ini.

Ia melihat peta kekuatan PAN dalam pemilu yang mengalami pasang surut dan belum mampu menembus 8 persen suara, menggambarkan posisi PAN sangat rawan jika mengalami perpecahan.

Baca Juga

Zulhas Pasrah Hadapi Pertarungan Parpol Berebut Kursi Ketua MPR

Menurutnya, jika muncul partai sempalan atau partai baru, maka posisi PAN bisa mengalami nasib buruk seperti PPP yang nyaris tidak lolos Parlementary Thershold (PT) pada Pemilu 2019 lalu karena mengalami konflik internal.

"Itupun perpecahan PPP baru tahap sengketa, belum sampai muncul partai sempalan yang sama-sama ikut pemilu. Apalagi, jika muncul partai baru yang sama-sama menjadi perserta pemilu maka PPP dan partai sempalannya bisa terancam tidak lolos PT," ujar Karyono. (Knu)

#Amien Rais #PAN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Amien Rais mengatakan, sampai kapan pun, Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya ijazah.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Bagikan