Airlangga Berharap Partai Koalisi Indonesia Bersatu Bertambah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Juli 2022
Airlangga Berharap Partai Koalisi Indonesia Bersatu Bertambah

Partai Golkar. (Foto: DPP Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN telah dideklarasikan beberapa waktu lalu oleh para elit partai tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstruksikan pengurus partainya, untuk menjalin kerja sama politik mulai dari tingkat atas hingga bawah, atau ke akar rumput sebagai upaya memenangi Pilpres 2024.

Baca Juga:

Golkar Ogah Ikut Cara NasDem Cepat-cepat Umumkan Capres

"Saya instruksikan galang kerja sama dengan PPP dan PAN mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota," katanya.

Langkah ini, ungkap Airlangga, untuk melakukan konsolidasi dan membahas persiapkan yang jadi arah bersama, yaitu visi dan misi untuk memenangkan pemilu.

Airlangga mengatakan, dengan kerja sama yang dibentuk sejak awal Partai Golkar dengan PPP dan PAN ini, akan menambah kekuatan dari masing-masing partai politik.

"Tentunya kami akan terus lakukan konsolidasi di daerah-daerah, kemarin sudah di Kalimantan Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Berikutnya di Medan," ujarnya didampingi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Panggah Susanto.

Menurut Airlangga, KIB dibentuk untuk memenangi Pilpres 2024, sehingga berbeda dengan pemilihan legislatif yang masing-masing partai punya strategi sendiri untuk kemenangannya.

"Untuk pemilu anggota legislatif masing-masing partai, dipersilakan menerapkan strategi sendiri-sendiri karena pemilihan anggota legislatif tidak di-sharing," katanya.

Ia menegaskan, Golkar ingin menang pada pileg maupun pilpres.

"Makin banyak partai yang bergabung dengan Golkar, makin baik," katanya dikutip Antara.

Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu usai pertemuan ketua umum ketiga partai itu, yaitu Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa, dan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (12/5).

Baca Juga:

Putra Ketum Golkar Airlangga Hartarto Dilantik Jadi Anggota DPR PAW

#Pilpres #Partai Politik #Pemilu 2024 #Golkar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan