AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Maret 2022
AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (29/3). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat dan Partai Nasdem sama-sama berkomitmen menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca Juga

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

AHY menegaskan, Demokrat dan Nasdem sama-sama tidak sepakat dengan upaya melanggengkan kekuasaan dengan mengutak-atik konstitusi atau UUD 1945.

"Partai Demokrat dan Nasdem memiliki sikap yang sama tegas juga mengatakan bahwa itu tidak bisa dibiarkan begitu saja kalau kemudian tanpa pemilihan, masa jabatan siapapun bisa diperpanjang," kata AHY di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (29/3).

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berikan keterangan pers usai bertemu Ketum Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Selasa (29/3). Foto: MP/Ponco
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berikan keterangan pers usai bertemu Ketum Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Selasa (29/3). Foto: MP/Ponco

AHY mengatakan, Partai Demokrat sejak awal sudah tegas menolak upaya mempertahankan kekuasaan dengan melanggar konstitusi dan mengkhianati semangat reformasi.

Baca Juga

AHY Mengaku Anies Jadi Teman Diskusi Sebelum Terjun ke Dunia Politik

Putera sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambamg Yudhoyono (SBY) ini menyatakan, masa jabatan dua periode merupakan salah satu amanat penting reformasi yakni pembatasan kekuasaan.

"Kami menolak segala bentuk upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara mengutak atik konstitusi karena itu tentunya menciderai atau mengkhianati amanat reformasi dan juga demokrasi kita akan sangat terdampak kalau ini kemudian dianggap sesuatu yang lazim," tegas AHY.

Menurut AHY, Surya Paloh juga memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan Partai Demokrat. Nasdem dan Demokrat, kata dia, sepakat untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dibandingkan mewacanakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita juga berbicara bagaimana melihat politik 2024. Di sinilah tentunya diskusi cukup cair, kita ingin memiliki semangat yang sama tentunya makanya kami bersepakat bahwa Demokrat maupun Nasdem ingin sukses dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY. (Pon)

Baca Juga

AHY Temui Surya Paloh di Kantor NasDem Bahas Isu Kebangsaan

#Agus Harimurti Yudhoyono #Surya Paloh #Partai Politik #Partai Demokrat #Partai Nasdem #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan