AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 17 April 2022
AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat memberi sambutan di Cirebon, Jawa Barat. ANTARA/Khaerul Izan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat mulai menyiapkan mesin politiknya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada harapan besar pada pemilu 2024, partainya bisa bangkit dan berjaya kembali.

Baca Juga

Demokrat Terus Bangun Koalisi Hadapi Pilpres 2024

Harapan tersebut, kata AHY menjadi pelecut untuk membuat Demokrat berjaya dan berkiprah lebih luas lagi sebagaimana mandat dari seluruh kader Demokrat.

“Tentu itu bukan pekerjaan yang sederhana dan ringan. Saya tidak mungkin bekerja sendiri,” ungkap AHY di Jakarta, Minggu (17/4).

AHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengikuti konstitusi dalam menghadapi pesta demokrasi mendatang. Setiap partai, kata AHY, pasti mempunyai tujuan, meskipun tetap harus realistis.

Partai Demokrat harus juga memiliki optimisme, tetapi juga realistis, karena kita tahu, untuk mengikuti pilpres maka harus dipenuhi presidential threshold sebesar 20 persen.

"Artinya partai-partai harus berkoalisi dengan partai lainnya,” jelas pria penghobi olah raga basket dan voli ini.

AHY menargetkan bisa meraih kursi lebih banyak di wilayah Jawa Barat dibandingkan tahun sebelumnya. Partai Demokrat, katanya, akan lebih banyak bersafari politik ke Jawa Barat, agar bisa menyerap aspirasi masyarakat.

“Ada 50 juta penduduk dengan 35 juta hak pilih," tutur suami Anisa Pohan ini.

Baca Juga

KPK Dalami Pencalonan Bupati PPU Jadi Ketua DPD Demokrat Lewat Andi Arief

Untuk mendongkrak suara Partai Demokrat, AHY juga meminta kepada jajarannya untuk bisa meraih suara dari kalangan pemula.

Salah satu caranya, yaitu memberikan pembelajaran politik kepada kalangan remaja dan milenial yang akan mendapatkan hak pilih pada tahun 2024 nanti.

"Kami juga akan memposisikan sebagai smart party, partai modern, dan kontemporer," pungkas pria yang juga purnawirawan TNI berpangkat mayor ini.

AHY sendiri merupakan salah kandidat terkuat calon presiden (capres) Indonesia pada Pilpres 2024.

Dalam berbagai survei lembaga kredibel, AHY selalu masuk dalam 10 besar nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi.

Peluang semakin besar karena AHY sudah memiliki dukungan partai politik, Partai Demokrat dan hanya butuh koalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan capres-cawapres. (Knu)

Baca Juga

Fraksi Demokrat Minta RUU Pemekaran Papua Dikembalikan kepada Pengusul

#Partai Demokrat #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan