8 Fraksi di Parlemen Minta MK Tolak Gugatan Sistem Proporsional Tertutup
Andika Pratama - Rabu, 11 Januari 2023
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat RDPU bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1). ANTARA/Melalusa Susthira K
MerahPutih.com - Sejumlah pihak tengah mengajukan uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Delapan fraksi di DPR RI menolak pemilu kembali digelar dengan sistem proporsional tertutup. Mereka mendesak MK menolak gugatan terkait UU Pemilu tersebut.
Baca Juga
Selain PDIP, 8 Fraksi di DPR Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
"Kami minta MK untuk tetap konsisten dengan putusan MK Nomor 22-24/PUU 6/2008 tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu sebagai wujud menjaga demokrasi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan akan terus mengawal setiap proses gugatan di MK terkait sistem pemilu.
"Kami, bersama-sama menyatakan sikap bahwa kami akan terus mengawal ke arah yang lebih maju," tegas dia.
Baca Juga
Mahfud MD Dukung Usulan PDIP Soal Pemilu Proporsional Tertutup
Di sisi lain, Doli mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terus bekerja secara independen dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Ketiga, mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapa pun," tegas Doli.
Sebelumnya, delapan partai politik (parpol) menolak wacana penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Salah satu alasannya adalah sistem itu dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
Adapun delapan parpol tersebut yakni, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). (Pon)
Baca Juga
NasDem Anggap Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
