13 Ribu Personel Gabungan Berjaga di MK

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Juni 2019
13 Ribu Personel Gabungan Berjaga di MK

Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI dan Polri berjaga di Mahkamah Konstitusi untuk mengamankan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Selasa (18/6). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI dan Polri berjaga di Mahkamah Konstitusi untuk mengamankan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Selasa (18/6).

Pihak kepolisian membatasi massa yang bakal masuk ke dalam gedung sidang. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hal tak diinginkan.

Polisi masih menutup sejumlah akses jalan Medan Merdeka Barat
Polisi masih menutup akses Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (Antaranews)

Dir Pam Obvit Polda Metro Jaya Kombes FX Surya Kumara mengatakan, hal ini juga berlaku bagi personel dan petugas kepolisian yang berjaga. Jika ingin masuk kedalam, harus menjelaskan kepentingan dan kartu identitas. Jika tidak, mereka dilarang masuk.

BACA JUGA: FAPP Duga Ada Barang Bukti Berita Hoaks Dipakai di Sidang PHPU MK

"Didalam MK yang boleh masuk hanya personel yang ditugaskan di dalam saja. Sudah ada plotingnya. Yang tidak perlu tidak usah ke dalam. Amankan titikmu secara maksimal," kata Surya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Surya melanjutkan, seluruh personel dilarang menggunakan senpi. "Mohon untuk perwira masing masing untuk melakukan pengecekan ulang," terang Surya.

Ia mengakui, banyak celah kosong menuju MK yang tak terjaga. Hal ini bisa menimbulkam gangguan keamanan.

"Pengaturan personel di tiap titik agar dimaksimalkan. Kita masih banyak pintu kosong tidak terjaga. Hari ini agar dimaksimalkan. Jadi setelah apel ini para perdonel kembali ke posko atau titik masing masing," jelas Surya.

Mahkamah Konstitusi. Foto: MP/Rizki Fitrianto

BACA JUGA: Tim Jokowi Punya Bukti Baru Agar MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

Sementara, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan, hingga kini belum ada indikasi bakal adanya aksi massa.

"Kami dari Kepolisian TNI sudah siapkan cara bertindak di lapangan apabila ada aksi massa dan pam lainnya. Kami imbau masyarakat dalam melaksanakam sidang MK ini ada aktivitas orang lain. Saling menghormati," pungkas Harry yang didampingi Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana ini. (Knu)

#Mahkamah Konstitusi #TNI #TNI-Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Desak TNI Tindak Tegas Prajurit yang Memukul Driver Ojol di Pontianak
Penegakan disiplin dan pemberian sanksi yang jelas merupakan bentuk tanggung jawab institusi sekaligus cara untuk menjaga muruah TNI di mata rakyat.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Komisi I DPR Desak TNI Tindak Tegas Prajurit yang Memukul Driver Ojol di Pontianak
Indonesia
Panglima TNI Minta Maaf Jika Perayaan HUT TNI Bakal Bikin Macet Jakarta, Car Free Day Tetap Dilaksanakan
Dalam HUT TNI, akan ada sekitar 140 ribu pasukan TNI yang akan terlibat dalam HUT ke-80 tersebut. Di samping itu, ada pula sekitar 152 kendaraan tempur (ranpur) yang bakal dilibatkan dalam rangkaian acara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Panglima TNI Minta Maaf Jika Perayaan HUT TNI Bakal Bikin Macet Jakarta, Car Free Day Tetap Dilaksanakan
Berita Foto
Mengintip Kendaraan Tempur Canggih dalam Pameran Alutsista TNI Fair di Lapangan Monas Jakarta
Suasana warga mengunjungi pameran atas kendaraan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) saat TNI Fair di Monas, Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Didik Setiawan - Minggu, 21 September 2025
Mengintip Kendaraan Tempur Canggih dalam Pameran Alutsista TNI Fair di Lapangan Monas Jakarta
Indonesia
TNI AL Siapkan Manuver 50 Kapal Perang dan Kapal Selam di Teluk Jakarta, Kapal Teranyar Bakal Dipamerkan
Selain penampilan KRI, juga akan menampilkan manuver pesawat dari penerbang TNI AL dan dua kapal selam dari Satuan Hiu Kencana.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 September 2025
TNI AL Siapkan Manuver 50 Kapal Perang dan Kapal Selam di Teluk Jakarta, Kapal Teranyar Bakal Dipamerkan
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Indonesia
Palu Hakim MK Siap Diketuk: Keputusan Krusial Mengenai Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Diputus Hari Ini
Gugatan uji formil UU TNI diajukan oleh berbagai pihak
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
Palu Hakim MK Siap Diketuk: Keputusan Krusial Mengenai Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Diputus Hari Ini
Indonesia
Peran Anggota Kopassus Tersangka Penculikan Kacab BRI, Serka N Perantara Lainnya Eksekutor
Kedua tersangka dari unsur TNI itu yakni Sersan Kepala (Serka) N dan Kopral Dua (Kopda) FH. Keduanya tercatat sebagai anggota dari korps pasukan Kopassus.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Peran Anggota Kopassus Tersangka Penculikan Kacab BRI, Serka N Perantara Lainnya Eksekutor
Indonesia
Disuruh Culik dan Bunuh Kepala Cabang BRI, 2 Anggota TNI Minta Uang Jutaan Rupiah
2 anggota TNI terlibat kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI. Keduanya diketahui meminta uang senilai puluhan juta rupiah untuk melakukan aksinya itu.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Disuruh Culik dan Bunuh Kepala Cabang BRI, 2 Anggota TNI Minta Uang Jutaan Rupiah
Indonesia
Jadi Tersangka, 2 Anggota TNI Dijanjikan Rp 100 Juta untuk Culik dan Bunuh Kepala Cabang BRI
Dua anggota TNI dijanjikan uang senilai Rp 100 juta untuk menculik dan membunuh Kepala Cabang BRI, Muhammad Ilham Pradipta. Keduanya pun sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Jadi Tersangka, 2 Anggota TNI Dijanjikan Rp 100 Juta untuk Culik dan Bunuh Kepala Cabang BRI
Bagikan