Andika Pratama
MerahPutih.com - Gubernur Jambi Zumi Zola mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya Zumi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gartifikasi terkait sejumlah proyek di Dinas PUPR Jambi.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu pada pekan depan
"Kami akan panggil kembali ZZ (Zumi Zola) sebagai tersangka dalam waktu dekat. Kemungkinan minggu depan," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (2/4).
Menurut Febri, penundaan pemeriksaan dilakukan usai KPK menerima surat permohonan penundaan dari kuasa hukum Zumi. Dalam surat itu disebutkan Zumi mengajukan penundaan pemeriksaan karena mengaku tidak menerima surat panggilan dari KPK.
"Tadi penasihat hukum ZZ (Zumi Zola) telah datang ke KPK dan mengajukan penundaan pemeriksaan," ujar Febri.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan, pihaknya mempertimbangkan segera menahan mantan Bupati Tanjung Jabung Timur ini.
"Ya masukan ini kita terima, sudah barang tentu menjadi pertimbangan bagi kita untuk segera melakukan penahanan. Itu mungkin yang bisa kita nanti akan kita bicarakan dulu dengan penyidik," ujar Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi, Kamis (22/3).
KPK telah menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Arfan sebagai tersangka, kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Dalam kasus tersebut, Zumi Zola dan Arfan diduga menerima gratifikasi Rp 6 miliar dari beberapa kontraktor. Uang itu disinyalir diberikan sebagai "uang ketok palu" kepada anggota DPRD Jambi.
Kasus yang menjerat Zumi Zola ini merupakan pengembangan dari kasus suap pengesahan APBD 2018. Dalam kasus pengesahan APBD Jambi ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka.
Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin. (Pon)
