Zulhas Sebut Ganjar Layak Jadi Capres PAN 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 02 Desember 2022
Zulhas Sebut Ganjar Layak Jadi Capres PAN 2024

Ketum PAN Zulkifli Hasan bersama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir di kegiatan peluncuran bakal calon legislatif PAN se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Jateng, Jumat (2/12). ANTARA/HO-Dokumen Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah mengusulkan nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku akan mempertimbangkan dengan cermat aspirasi DPW PAN Jateng ini dan bakal membawa usulan tersebut lewat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca Juga

Tren Elektabilitas Erick Thohir Terus Naik, Dijagokan Jadi Cawapres Ganjar

"Tentunya DPP PAN akan mempertimbangkan dengan cermat aspirasi tersebut, apalagi memang hasil sejumlah survei Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu selalu menempati posisi teratas 3 Capres 2024," kata Zulhas saat acara peluncuran bakal calon legislatif PAN se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Jateng, Jumat (2/12).

Zulhas mengatakan nama Ganjar Pranowo selalu unggul diberbagai lembaga survei. Oleh karena itu, nama Ganjar disebut layak untuk dicalonkan PAN sebagai capres 2024.

Di acara ini, Zulhas hadir bersama Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Terkait Erick, Menteri Perdagangan ini mengatakan DPW PAN mengundang Erick secara khusus.

Baca Juga

Elektabilitas PDIP Diprediksi Turun Jika Tidak Usung Ganjar di Pilpres

Nama Erick Thohir, sambung Zulhas juga mencuat sebagai cawapres di DPW PAN untuk Pilpres 2024.

“Nama Erick Thohir sebagai Cawapres 2024 juga mengemuka di sejumlah DPW PAN, dan selalu nyantol namanya pak Erick, kami pertimbangan matang semuanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan membuka langsung kegiatan peluncuran bakal calon legislatif (Bacaleg) PAN se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Jateng. Zulhas hadir bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kegiatan peluncuran bakal calon itu juga diikuti dan dihadiri oleh semua calon legislatif DPRD provinsi Jateng dan DPR RI dari PAN. (*)

Baca Juga

Anies Pepet Ganjar, Elektabilitas Prabowo Justru Menurun

#Zulkifli Hasan Ketum PAN #Ganjar Pranowo #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan