Zulhas Sebut 4 Nama Kader PAN Layak Jadi Menteri, Eko Patrio tak Direken

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 10 Mei 2024
Zulhas Sebut 4 Nama Kader PAN Layak Jadi Menteri, Eko Patrio tak Direken

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.(foto: ANTARA/HO-Partai Amanat Nasional)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut empat nama kader partainya yang layak menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Dari keempat nama tersebut, tidak ada lagi nama Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Keempat kader PAN itu terdiri dari Waketum PAN Yandri Susanto dan Asman Abnur, Sekjen PAN Eddy Soeparno, serta Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

"Ada Yandri, ada Pak Asman, ada Eddy Soeparno ya kan, kalau Pak Hatta (Rajasa) maqom-nya lain, ada Pak Saleh Daulay, banyak ya," ujar Zulhas di acara Bimtek Anggota DPRD PAN seluruh Indonesia dan Rakornas Pemenangan Pilkada Tahun 2024, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (9/5) malam.

Meski demikian, Zulhas sadar diri bahwa pemenuhan kuota menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. PAN, kata dia, siap dengan kader-kader terbaik untuk membantu pemerintahan baru nanti.

Baca juga:

Zulhas Yakin Presidential Club Bisa Wujudkan Indonesia Maju

"Nanti soal menteri itu hak penuhnya prerogatif presiden terpilih, terserah kepada beliau. Kalau kader PAN kan banyak yang hebat-hebat," kata Zulhas.

Sebelumnya, Zulhas sempat memberikan bocoran bahwa Eko Patrio berpeluang mengisi salah satu pos menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Bukan hanya itu, nama pria yang terkenal sebagai seorang pelawak itu juga menguat untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

"Kalau Jakarta ada Zita (Zita Anjani), ada Pasha (Pasha Ungu), ada Eko. Tapi Eko kan calon menteri ya," ungkap Zulhas, Selasa (7/5).(Pon)

Baca juga:

Alasan Kader PAN Ingin Yandri Susanto Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran

#PAN #Zulkifli Hasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Bagikan