Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Keputusan Yusril Ihza Mahendra bersedia menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dipuji sebagai pilihan langkah cerdas untuk membuka kebuntuan Partai Bulan Bintang dalam menghadapi Pemilu serentak 2019.
"Pilihan politik ini punya potensi memecah kebuntuan dan membuka peluang perluasan basis pemilih PBB," kata Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago, di Jakarta, Rabu (14/11).
Menurut Pangi, saat ini Yusril selaku Ketua Umum PBB bisa memperluas basis pemilih partainya ketimbang bergabung ke kubu Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto.
Apalagi, kata Pangi, PBB menjadi salah satu partai yang merasa tidak diperhitungkan dalam koalisi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan pengamatan Yusril.
"Jika dicermati lebih lanjut, ada kegelisahan teramat mendalam yang menjadi beban pemikiran dari seorang Yusril. Kecemasan ini berkaitan dengan sistem pemilu serentak yang menjadi ancaman bagi partai-partai kecil termasuk di dalamnya PBB," beber Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu, dilansir Antara.
Sebaliknya, Pangi menambahkan PBB bisa memanfaatkan efek ekor jas dari pilihan Yusril menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Dengan catatan, lanjut dia, Yusril sebagai tokoh sentral PBB harus segera membangun asosiasi terhadap capres-cawapres yang didukung dan menunjukkan sikap pembelaan dan keberpihakan kepada kubu Jokowi.
"Tapi tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena keputusan itu menjadi kontradiksi karena melawan arus bawah pemilih PBB yang cenderung berseberangan dengan pemerintah, terlebih dengan adanya rekomendasi Ijtimak Ulama," tandas dia. (*)
