Yusril: Pemerintah Jangan seperti Politikus
Kuasa hukum Golkar versi Munas Bali Yusril Ihza Mahendra (kanan) bersama rekannya mendengarkan putusan pengadilan di PN Jakarta Barat, Selasa (24/2). (Foto: Antarafoto/David Muharmansyah)
MerahPutih Politik - Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa seharusnya Menkumham tidak boleh begitu saja mengesahkan permohonan Agung Laksono. Hal ini menandakan bahwa pemerintah lebih bertindak seperti politikus, bukan legalistik. (Baca: Isi Surat Menkumham untuk Agung Laksono)
"Tidak salah kalau orang menduga, Pemerintah mendukung salah satu kubu untuk kepentingannya sendiri. Perilaku seperti ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di negara ini. Menkumham harusnya bersikap legalistik, bukan bertindak seperti seorang politikus," katanya. (Baca: Agung Laksono: Golkar Dukung Pemerintahan Jokowi)
Disebutkan Yusril, perselisihan Ical cs vs Agung cs menandakan bahwa perselisihan internal Golkar belum selesai. Maka demikian, kata Yusril, dalam kondisi seperti itu, Menkumham tidak boleh begitu saja mengesahkan permohonan Agung laksono dari kubu Munas Ancolnya.
"Apa yang dilakukan Menkumham ini benar-benar memberikan citra buruk pemerintahan sekarang yang cenderung memihak salah satu kubu ketika terjadi konflik internal pada sebuah partai," terangnya. (hur)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
WNI Gabung Tentara Asing, Yusril Tegaskan Status Kewarganegaraan tak Hilang Otomatis
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi