Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar semua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak memosisikan sebagai pemohon dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia berpendapat hal tersebut akan sangat bermanfaat lantaran dapat menghemat energi ormas-ormas yang belum mendaftarkan gugatan uji materi Perppu 2/2017 di MK.
"Dari pada membuang waktu dan tenaga lebih baik mereka maju sebagai pihak terkait," kata Yusril di Kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Sebagai informasi, pihak terkait merupakan satu dari tiga pihak yang terlibat dalam sebuah sidang uji materi di MK, selain pemohon dan termohon. Dalam persidangan di MK, pihak terkait adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan pemohon.
Selain itu, pihak terkait juga dapat menyampaikan pendapat, mengajukan saksi ahli dan alat bukti dalam persidangan tersebut.
Menurutnya, setiap warga negara memang memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan hukum, termasuk menggugat Perppu Ormas ke MK. Namun dalam konteks gugatan Perppu Ormas, akan lebih taktis jika terdapat pihak ketiga, yaitu sebagai pihak terkait.
"Jadi lebih sederhana daripada mengajukan sendiri-sendiri, nanti mulai dari awal lagi sidangnya, membuang-buang waktu gitu," ucap mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Seperti yang diketahui, belasan ormas telah mendaftarkan gugatan uji materi Perppu Ormas ke MK, di antaranya adalah Persaudaraan Islam (Persis) dan Front Pembela Islam (FPI). HTI pun sempat menjadi salah satu pemohon dalam gugatan ini, hingga nama pemohon diganti menjadi Ismail Yusanto yang menjadi juru bicara lembaga dakwah tersebut sebelum dibubarkan oleh pemerintah.
Selain ormas-ormas tersebut, Advokad Cinta Tanah Air (ACTA) juga terdaftar sebagai pemohon dalam sidang uji materi Perppu Ormas ini.
Menurut Yusril, jumlah pemohon ini sudah terlampau banyak. Karenanya, ia pun mempersilahkan agar pihak-pihak lain untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait, sebelum putusan MK mengenai Perppu Ormas diterbitkan.
Pasalnya, pengajuan untuk menjadi pihak terkait tidak akan bisa dilakukan jika MK sudah menjadwalkan pembacaan putusan dalam uji materi ini. Terlebih hingga kini, pemerintah dan DPR masih belum memberikan tanggapan mereka di persidangan tersebut.
"Jadi lebih baik mereka ajukan sekarang, jadi nanti tiba giliran kami sebagai pihak pemohon mengajukan ahli dan bukti, pihak terkait juga mengajukan ahli, alat bukti dan bantahan untuk menyanggah pendapat pemerintah dan DPR," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kiai Said: Kami Sangat Mendukung Perppu Ormas
