Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal punya waktu sebulan lagi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019.
"Revisi UU KPK terutama terkait kewenangan KPK akan berlaku penuh pada tanggal 21 Desember 2019 nanti," kata Ketua WP Yudi Purnomo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11).
Baca Juga:
WP KPK: Jangan Sampai Sejarah Mencatat KPK Mati Di Era Jokowi!
Yudi yakin dengan kebijaksanaan Presiden Jokowi yang menginginkan stabilitas iklim investasi tentu akan mengutamakan pemberantasan korupsi seperti yang selama ini dilakukan KPK. Untuk itu, lanjut dia, tidak ada solusi selain menerbitkan Perppu.
Menurut Yudi, dengan terlaksananya pemberantasan korupsi yang baik, investor bisa masuk ke Indonesia dengan kepercayaan tinggi. Pasalnya, tidak akan ada penghambat investasi yaitu korupsi dan suap ketika mereka berinvestasi.
"Kami percaya bahwa Presiden akan mengeluarkan perppu apalagi dalam pidato Beliau di beberapa kesempatan menyampaikan akan mengandalkan KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini," tutup Yudi.
Baca Juga:
Untuk diketahui, hasil revisi UU KPK saat ini telah berlaku dan siap dilaksanakan saat pelantikan pimpinan baru dan dewan pengawas KPK pada Desember mendatang. UU Nomor 19 tahun 2019 itu juga sejauh ini masih diteliti oleh tim transisi KPK sebelum benar-benar dilaksanakan.
Adapun tim transisi yang dibentuk untuk mempelajari isi UU yang baru menemukan 26 poin yang dinilai melemahkan KPK. Salah satunya terkait adanya Dewan Pengawas yang dinilai punya kewenangan dan fungsi yang hampir mirip dengan tugas komisioner. (Pon)
Baca Juga:
Mahfud MD Sesalkan Media Tulis Jokowi Tolak Terbitkan Perppu KPK
