Waspadai Konspirasi Jahat Kekuatan Parpol yang Ingin Menunggangi KPK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 04 April 2019
Waspadai Konspirasi Jahat Kekuatan Parpol yang Ingin Menunggangi KPK

Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli KPK (GMPK) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/4) (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli KPK (GMPK) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/4). Mereka menilai, KPK mulai terseret dalam pusaran politik praktis.

Di mana, penyidik senior KPK Novel Baswedan diduga kuat berafiliasi dengan Partai Gerindra. Kemudian memanfaatkan posisinya untuk bermain standar ganda menghabisi lawan politik Prabowo-Sandi.

Bahkan, konon katanya Novel nekat mengadaikan kredibilitasnya demi iming-iming jabatan sebagai Jaksa Agung apabila yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan 02 Prabowo-Sandi.

"Sesuai pengakuan Ketua Presidium IPW Neta S Pane, bahwa dua Waketum Gerindra, yaitu Fadli Zon dan Arief Poyuono, mengungkap kedekatan Novel dengan Prabowo. Bahkan Arief Poyuono menyebut Novel dengan sebutan orang kita. Nah ini sangat ironis KPK dipakai untuk berpolitik," tegas Koordinator GMP-KPK, Ifan J.

Ifan berujar, bila dirunut dari latar belakang dan berbagai jejak digital Novel lebih dominan dekat dengan sejumlah elit politik pendukung Prabowo-Sandi. Bahkan Anies Baswedan yang juga saudara Novel dihantarkan Gerindra sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau kita baca di media-media dominan pendukung novel itu pendukung prabowo-sandi. Hal ini bisa menguatkan apa yang disampaikan terkait 'Orang Kita' di KPK," tuturnya.

Ifan mendesak agar Novel Baswedan segera mengundurkan diri dari penyidik KPK lantaran kabar berafiliasi dengan Partai Gerindra bakal menimbulkan stigma negatif rakyat terhadap kinerja KPK.

Kemudian bakal terkonstruksi pemikiran rakyat, bahwa ada konspirasi jahat dalam penanganan kasus mengingat KPK berafiliasi dengan Gerindra.

"Harus waspadai konspirasi jahat dari Kekuatan Parpol yang ingin menunggangi KPK. KPK telah tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya. (*)

#KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bagikan