Waspadai Konspirasi Jahat Kekuatan Parpol yang Ingin Menunggangi KPK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 04 April 2019
Waspadai Konspirasi Jahat Kekuatan Parpol yang Ingin Menunggangi KPK

Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli KPK (GMPK) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/4) (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli KPK (GMPK) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/4). Mereka menilai, KPK mulai terseret dalam pusaran politik praktis.

Di mana, penyidik senior KPK Novel Baswedan diduga kuat berafiliasi dengan Partai Gerindra. Kemudian memanfaatkan posisinya untuk bermain standar ganda menghabisi lawan politik Prabowo-Sandi.

Bahkan, konon katanya Novel nekat mengadaikan kredibilitasnya demi iming-iming jabatan sebagai Jaksa Agung apabila yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan 02 Prabowo-Sandi.

"Sesuai pengakuan Ketua Presidium IPW Neta S Pane, bahwa dua Waketum Gerindra, yaitu Fadli Zon dan Arief Poyuono, mengungkap kedekatan Novel dengan Prabowo. Bahkan Arief Poyuono menyebut Novel dengan sebutan orang kita. Nah ini sangat ironis KPK dipakai untuk berpolitik," tegas Koordinator GMP-KPK, Ifan J.

Ifan berujar, bila dirunut dari latar belakang dan berbagai jejak digital Novel lebih dominan dekat dengan sejumlah elit politik pendukung Prabowo-Sandi. Bahkan Anies Baswedan yang juga saudara Novel dihantarkan Gerindra sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau kita baca di media-media dominan pendukung novel itu pendukung prabowo-sandi. Hal ini bisa menguatkan apa yang disampaikan terkait 'Orang Kita' di KPK," tuturnya.

Ifan mendesak agar Novel Baswedan segera mengundurkan diri dari penyidik KPK lantaran kabar berafiliasi dengan Partai Gerindra bakal menimbulkan stigma negatif rakyat terhadap kinerja KPK.

Kemudian bakal terkonstruksi pemikiran rakyat, bahwa ada konspirasi jahat dalam penanganan kasus mengingat KPK berafiliasi dengan Gerindra.

"Harus waspadai konspirasi jahat dari Kekuatan Parpol yang ingin menunggangi KPK. KPK telah tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya. (*)

#KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Indonesia
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK menyatakan nama-nama saksi yang bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih dalam tahap penelaahan internal.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Bayu Widodo Sugiarto pernah melakukan modus serupa pada tahun 2011 terhadap Mindo Rosalina Manullang dalam kasus suap Wisma Atlet.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Indonesia
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Proyek KCJB yang kontroversial ini diduga untuk memenangkan penawaran dari pihak luar yang lebih mahal
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Indonesia
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Kemenhaj libatkan KPK dan Kejagung dalam proses penyediaan layanan penyelenggaraan ibadah Haji 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Indonesia
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Luhut Binsar Pandjaitan tercatat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Indonesia
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
Penyelidikan proyek strategis nasional ini sudah dimulai sejak awal 2025. KCIC memilih tak banyak berkomentar dan menyerahkan seluruh informasi kepada KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
Bagikan