Warga Riau Keluhkan Serbuan Siaran Radio dan Televisi Malaysia

MerahPutih.Com - Wagub Riau Wan Thamrin Hasyim mengeluhkan siaran pemberitaan mulai dari televisi dan radio di daerah perbatasan Riau hingga kini masih didominasi dari negeri jiran, seperti Malaysia.

"Jangan salahkan orang perbatasan kalau kami di Bagansiapiapi, mulai dari siaran subuh (pagi) itu yang kelihatan siaran TV Malaysia. Jangan salahkan orang perbatasan kalau kami lebih kenal dengan P. Ramlee," kata Wan Thamrin Hasyim pada Pelatihan Penyiaran Perbatasan yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Kota Pekanbaru, Kamis (3/8).

Bagansiapiapi adalah sebuah kota pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir, yang secara geografis menghadap Selat Malaka. Sedangkan, P. Ramlee adalah bintang film terkenal di Malaysia, yang hingga kini filmnya terus diputar oleh televisi di negeri jiran.

Wakil Gubernur Riau mengkritisi siaran-siaran televisi nasional cenderung sentarlistik dalam membuat konten tentang apa yang terjadi di Pulau Jawa. Padahal, daerah pesisir dan pedalaman Riau kaya akan budaya dan tradisi yang seharusnya bisa dijadikan konten siaran.

"Kita terlalu sentralistik, sedangkan perbatasan terpinggirkan. Memang butuh waktu untuk memperbaiki siaran diperbatasan, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang kapan kita akan mulainya?," keluhnya.

Karena itu, ia berharap agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui forum tersebut bisa memberikan solusi dan komitmen untuk memperbaiki kualitas penyiaran diperbatasan. "Jangan sekedar seremoni saja," pesan Wan Thamrin.

Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Geryantika Kurnia, mengatakan pemerintah sudah cukup lama melakukan terobosan untuk memperbaiki penyiaran didaerah perbatasan untuk membendung "spill-over" atau limpahan siaran dari luar negeri. Namun, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada komitmen nyata dari pelaku industri pertelevisian swasta nasional.

"Jangan pikirkan profit saja perusahaan tv swasta, jangan hanya kejar rating saja dan masalah perbatasan diserahkan ke negara karena dinilai tidak menguntungkan," kata Geryantika.

Komisioner KPI yang juga Kordinator Bidang PS2P, Agung Suprio, mengatakan pemerintah Indonesia melalui Kominfo sudah banyak berbuat untuk memperbaiki penyiaran diperbatasan, salah satunya dengan model siaran digital. Meski begitu, upaya pemerintah tidak bisa optimal kalau tidak didukung berbagai pihak.

"Luberan siaran asing terlalu masif. Ini persoalan yang belum tuntas, yang sebenarnya bisa dituntaskan oleh kerja sama berbagai pihak," kata Agung.(*)

Sumber: ANTARA