Bintara Muda Meninggal tak Wajar di Asrama, Legislator PKB: Polri Harus Transparan

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 17 April 2026
Bintara Muda Meninggal tak Wajar di Asrama, Legislator PKB: Polri Harus Transparan

Gedung Mabes Polri.(foto: Merahputih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KEMATIAN misterius Bripda Natanael Simanungkalit di lingkungan internal kepolisian memicu sorotan tajam. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendesak Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengusut tuntas meninggalnya Bintara Samapta angkatan 2025 tersebut secara profesional dan tanpa kompromi.

Bripda Natanael ditemukan meninggal dunia dalam kondisi diduga tidak wajar di asrama Polda Kepri pada Senin (13/4) dini hari. Abdullah, yang akrab disapa Gus Abduh, menegaskan kejujuran institusi dalam menangani kasus ini merupakan pertaruhan besar bagi muruah Polri di mata publik.

“Kami meminta kepolisian mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan untuk mengungkap kronologi serta penyebab kematian korban. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Gus Abduh di Jakarta, Kamis (16/4).

Keluarga korban telah resmi melaporkan kasus ini ke Bidpropam Polda Kepri atas dugaan penganiayaan. Gus Abduh mewanti-wanti agar pihak kepolisian menjamin keamanan keluarga korban yang kini tengah berjuang mencari keadilan, serta memastikan tidak ada praktik intimidasi selama proses hukum berjalan. Ia mengingatkan, jika benar terbukti ada keterlibatan oknum dalam kematian Natanael, sanksi pidana dan etik harus dijatuhkan tanpa pandang bulu.

Baca juga:

Bintara sampai Perwira di Polres Tangerang Jalani Tes Urine untuk Deteksi Penyalahgunaan Narkoba


“Citra kepolisian akan semakin tercoreng apabila terbukti pelakunya ialah oknum polisi. Penanganannya tidak boleh setengah-setengah. Jika ada pihak yang bersalah, proses hukum harus berjalan tegas untuk mencegah kasus serupa terus berulang,” lanjutnya.

Bagi Komisi III, integritas dan disiplin personel adalah pilar utama yang tidak bisa ditawar. Gus Abduh menilai kematian anggota di dalam asrama merupakan insiden serius yang memerlukan audit internal terhadap pengawasan personel di lingkungan Polda Kepri. Ia berjanji akan terus mengawal perkembangan penyelidikan ini hingga fakta yang sebenarnya terungkap secara benderang.

“Ini penting untuk memastikan keadilan bagi korban. Kita ingin Polri yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam setiap tindakan, termasuk terhadap anggotanya sendiri,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

TNI AD Buka Rekrutmen Bintara, Begini Cara Daftar Hingga Besaran Gajinya

#Polri #Kepulauan Riau #Bintara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Pasal 28A dalam UU Polri yang baru merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
UU Polri terbaru juga memberi kewenangan kepada presiden memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
Indonesia
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, bahwa batas usia pensiun polri 60 tahun sudah tepat.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Indonesia
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Ketentuan tersebut dikembalikan pada amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 

Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Usia Pensiun Anggota Polri Diperpanjang, Pengamat Sentil Profesionalisme dan Semangat Kerja
Perpanjangan usia pensiun dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi anggota kepolisian yang selama ini mengabdikan diri kepada negara.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Usia Pensiun Anggota Polri Diperpanjang, Pengamat Sentil Profesionalisme dan Semangat Kerja
Indonesia
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membacakan langsung draf perubahan pasal krusial mengenai masa pensiun jenderal polisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Bagikan