Warga Beralih ke Rokok Ilegal, Harga Harus Disesuaikan Dengan Pendapatan Kelas Menengah Bawah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Warga Beralih ke Rokok Ilegal, Harga Harus Disesuaikan Dengan Pendapatan Kelas Menengah Bawah

Pemusnahan 1,8 Juta Rokok Ilegal dan13.282 Botol Miras Ilegal di Bogor

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah saat ini menghadapi dua tantangan utama dalam pengelolaan cukai hasil tembakau, yakni meningkatnya praktik downtrading atau pergeseran konsumen ke produk dengan harga lebih rendah serta peredaran rokok ilegal. kedua faktor tersebut turut memengaruhi upaya optimalisasi penerimaan negara.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian ruang bagi produksi rokok berharga murah untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan struktur pasar.

Ia menyampaikan, fenomena downtrading telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan kebijakan cukai hasil tembakau.

Yusuf menegaskan, kenaikan tarif cukai yang diikuti perbedaan harga antarkelompok produk telah mendorong sebagian konsumen beralih ke rokok dengan harga lebih murah.

Baca juga:

Survei Temukan Ratusan Iklan Rokok Dekat Sekolah, Matraman Jadi Titik Terparah

Karena itu, setiap kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi produk berharga rendah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar,

katanya.

Ia menilai, apabila pilihan rokok murah semakin banyak tersedia, kecenderungan perpindahan konsumen ke produk dengan harga lebih rendah berpotensi terus berlanjut.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan cukai agar tujuan pengendalian konsumsi sekaligus optimalisasi penerimaan negara dapat berjalan secara seimbang.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara. Menurutnya, kebijakan terhadap industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi secara bersamaan, mulai dari ketidakpastian regulasi, tekanan kenaikan cukai, fenomena downtrading, hingga peredaran rokok ilegal.

Rumayya menilai kebijakan yang menyangkut industri hasil tembakau sebaiknya disusun secara bertahap dengan memperhatikan aspek pengawasan, perlindungan tenaga kerja, serta dampaknya terhadap daerah yang bergantung pada industri tembakau.

Ia mengingatkan apabila tekanan terhadap industri terus meningkat tanpa mitigasi yang memadai, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi di daerah sentra tembakau melalui pelemahan rantai pasok, konsumsi masyarakat, dan kesempatan kerja.

Fenomena downtrading sendiri menjadi salah satu isu yang terus menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan cukai hasil tembakau.

Perbedaan harga yang semakin lebar antarsegmen produk dalam beberapa tahun terakhir dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, efektivitas pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pembahasan tersebut mencuat setelah Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris dalam Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah direktur jenderal di Kementerian Keuangan mengusulkan agar pemerintah membuka ruang produksi rokok bagi segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Tingginya harga rokok mendorong sebagian masyarakat beralih ke rokok ilegal yang lebih murah,

katanya.

#Rokok #Rokok Ilegal #Bea Cukai
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
Muhammadiyah Usulkan Label Non-Halal Pada Rokok
Sertifikasi halal rokok berisiko menyesatkan persepsi publik yang seolah-olah rokok adalah produk yang aman dan diperbolehkan secara agama.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Muhammadiyah Usulkan Label Non-Halal Pada Rokok
Indonesia
Menkeu Suahasil Nazara Segera Rombakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Fokus Kementerian Keuangan saat ini akan memperkuat keuangan negara dan melanjutkan kebijakan yang sudah dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Menkeu Suahasil Nazara Segera Rombakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Indonesia
Instruksi Menkeu Baru Suahasil Nazara ke Bea Cukai: Pak Djaka Gempur Terus
Menkeu Suahasil Nazara yang baru dilantik hari ini secara khusus menantang Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Instruksi Menkeu Baru Suahasil Nazara ke Bea Cukai: Pak Djaka Gempur Terus
Indonesia
Bos-Bos Rokok Ilegal Sudah Dirangkul Menkeu Purbaya, Ini Hasilnya!
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah pengusaha rokok ilegal untuk membicarakan rencana peralihan ke ekosistem legal.
Wisnu Cipto - Rabu, 02 September 2026
 Bos-Bos Rokok Ilegal Sudah Dirangkul Menkeu Purbaya, Ini Hasilnya!
Indonesia
Kemenkeu Buka Opsi Jadikan Rokok Ilegal Jadi Legal Dengan Bayar Cukai Dengan Tarif Tertentu
Terkait potensi terjadinya downtrading atau peralihan konsumsi ke rokok dengan harga yang lebih murah, Purbaya mengatakan hal tersebut bergantung pada kondisi pasar
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Kemenkeu Buka Opsi Jadikan Rokok Ilegal Jadi Legal Dengan Bayar Cukai Dengan Tarif Tertentu
Indonesia
Marak Penyelundupan, Prabowo ‘Sentil’ Bea Cukai dan Bakamla
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengawasan Bea dan Cukai di tengah maraknya praktik penyelundupan.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Agustus 2026
Marak Penyelundupan, Prabowo ‘Sentil’ Bea Cukai dan Bakamla
Indonesia
Gagalkan Penyelundupan 23,7 Kilogram Emas, Kemenkeu: Sindikat Diberi Insentif Tambahan dari PETI
Selama ada kegiatan PETI, jaringan penyelundup akan terus melakukan modifikasi modus operandi agar emas dapat keluar dari wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Gagalkan Penyelundupan 23,7 Kilogram Emas, Kemenkeu: Sindikat Diberi Insentif Tambahan dari PETI
Indonesia
Indonesia Terapkan Bea Masuk 0% Suku Cadang Pesawat dan Impor LPG
Pemerintah terbitkan PMK 50/2026, Bea Masuk 0% untuk impor suku cadang pesawat MRO dan LPG bahan baku petrokimia. Kebijakan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Indonesia Terapkan Bea Masuk 0% Suku Cadang Pesawat dan Impor LPG
Indonesia
Warga Beralih ke Rokok Ilegal, Harga Harus Disesuaikan Dengan Pendapatan Kelas Menengah Bawah
Fenomena downtrading sendiri menjadi salah satu isu yang terus menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan cukai hasil tembakau.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Warga Beralih ke Rokok Ilegal, Harga Harus Disesuaikan Dengan Pendapatan Kelas Menengah Bawah
Bagikan