KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai

Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, angkat bicara terkait munculnya sejumlah nama pejabat dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai.

Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Djaka Budhi Utama. Selain Djaka, dalam persidangan juga muncul nama Ahmad Deddy serta Nyoman Adhi Suryadnyana.

Setyo menegaskan,Rabu (17/6), KPK tidak mengabaikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Menurutnya, penyidik dan Kedeputian Penindakan saat ini tengah mencermati seluruh informasi yang muncul sebelum menentukan langkah lanjutan.

Informasi-informasi tersebut tentu dicermati juga oleh penyidik dan Kedeputian Penindakan, tidak dilepaskan begitu saja,

Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Keterangan Saksi Akan Diuji dengan BAP dan Fakta Persidangan

Setyo menjelaskan, secara prosedural jaksa penuntut umum akan menyusun laporan pengembangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Laporan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan bersama tim penyidik.

Menurut dia, setiap keterangan saksi yang disampaikan di bawah sumpah akan dibandingkan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) saat tahap penyidikan. Selain itu, keterangannya juga akan diuji melalui kesaksian pihak lain maupun alat bukti yang tersedia.

"Semuanya menjadi bahan kajian sampai nanti ada keputusan lebih lanjut," ujarnya.

Baca juga:

Jaksa KPK Beberkan Dugaan Aliran Dana Rp 21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai dalam Kasus Blueray Cargo

KPK Belum Bicara Soal Kemungkinan Pemanggilan

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan Djaka Budhi Utama yang disebut dua kali dalam persidangan dan diduga menerima uang puluhan miliar rupiah, Setyo memilih tidak mendahului proses yang sedang berjalan.

Ia menegaskan pimpinan KPK tidak bisa langsung menginstruksikan tindakan tertentu tanpa melalui kajian dan pembahasan yang komprehensif.

"Biasanya ada pembahasan secara khusus antara penuntut dengan penyidik. Kalau semuanya sudah lengkap dan kuat, baru ada langkah berikutnya," kata Setyo.

Baca juga:

KPK Belum Mau Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi, Tunggu Hasil Sidang Blueray Cargo

Setyo menambahkan, seluruh informasi yang berkembang dalam persidangan saat ini masih terus dikumpulkan dan dianalisis oleh penyidik.

Analisis tersebut dilakukan untuk melihat keterkaitan setiap informasi dengan alat bukti lain yang telah dimiliki KPK sebelum lembaga antirasuah itu mengambil keputusan lebih lanjut terkait pengembangan perkara. (Pon)

#Ketua KPK #KPK #Setyo Budiyanto #Djaka Budi Utama #Korupsi Bea Cukai #Bea Cukai
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penyidik tengah mencermati fakta persidangan kasus korupsi Bea Cukai yang menyeret nama Djaka Budhi Utama dan sejumlah pejabat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai
Indonesia
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Direktur Utama Maktour, Fuad Hasan Maksyur, belum memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena kondisi kesehatan menurun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
KPK memeriksa Fitri Assiddikki, mantan staf ahli Heri Gunawan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Indonesia
Lagi, KPK Panggil Bos Maktour Fuad Hasan untuk Kasus Korupsi Kuota Haji
Fuad diduga mengetahui proses pengelolaan kuota haji tambahan, mulai dari pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota oleh para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Lagi, KPK Panggil Bos Maktour Fuad Hasan untuk Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Lembaga antirasuah menduga ada upaya mengumpulkan informasi atau materi pemeriksaan saksi kasus tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Indonesia
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
KPK menegaskan foto tumpukan uang valuta asing yang viral di media sosial bukan berasal dari penggeledahan rumah Silmy Karim.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
Indonesia
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
KPK mengungkap Heri Gunawan dan istrinya, Kartini Buchari, mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
Indonesia
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Penyidik akan menelusuri apakah Angga masih berkoordinasi dengan mantan atasannya setelah Bobby menjabat anggota BPK.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
KPK mengungkap dugaan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
Indonesia
Jadi Tersangka Baru OTT Bupati Muara Enim, Pejabat BPK Titin Rita Lestari Berdalih Cuma Pelaksana
KPK menetapkan Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel, Titin Rita Lestari, sebagai tersangka kasus suap pengaturan temuan BPK.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Jadi Tersangka Baru OTT Bupati Muara Enim, Pejabat BPK Titin Rita Lestari Berdalih Cuma Pelaksana
Bagikan