Wapres: Tidak Boleh Ada Permusuhan Akibat Pandangan Politik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 23 April 2023
Wapres: Tidak Boleh Ada Permusuhan Akibat Pandangan Politik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga calon presiden sudah mengemuka ke publik. Gerindra mengusung Prabowo Subianto, PDIP mengusung Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan diusung NasDem, Demokrat dan PKS.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini perbedaan pandangan dan pilihan politik pada Pemilu 2024 tidak akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat karena kuatnya tali persaudaraan.

Baca Juga:

Megawati Larang Kader PDIP Bahas Ganjar dan Cawapresnya Hari Ini

"Pemilu yang akan datang tidak membuat kita terpecah, karena silaturahmi kita sudah kuat. Jadi, tidak terpecah karena adanya perbedaan politik," kata Wapres.

Wapres pada sesi wawancara itu menyampaikan Idul Fitri menjadi ajang menyambung tali silaturahmi dengan sanak saudara dan kerabat untuk dapat bersama merayakan hari kemenangan umat Muslim.

Wapres mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum merekatkan persaudaraan.

Dia lalu menekankan pentingnya menjaga tali persaudaraan melalui silaturahmi, tidak terkecuali dalam menghadapi Pemilu di tahun 2024.

"Nilai silaturahmi itu menjadi penting dalam kaitannya menjaga kekeluargaan dan persaudaraan, termasuk juga dalam menghadapi Pemilu," jelas Wapres.

Wapres menuturkan bahwa Pemilu sudah disepakati dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, sehingga dia meyakini masyarakat dapat menyikapi perbedaan pilihan politik dengan berbesar hati.

"Pemilu ini kan sudah berkali-kali, artinya sudah biasa. Sikap legowo itu yang memang kita perlukan dalam menghadapi Pemilu, karena hal ini merupakan sistem yang kita sepakati dalam penyelenggaraan negara," ujar Wapres.

Wapres menekankan tidak boleh ada permusuhan yang ditimbulkan akibat perbedaan pandangan politik. Menurutnya, perbedaan merupakan sebuah kewajaran dan dapat disikapi secara bijaksana.

"Perbedaan pandangan politik dalam sistem demokrasi kita itu suatu keniscayaan, bahkan harus ada perbedaan politik. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menimbulkan permusuhan, harus disikapi dengan rasa kekeluarltitutt7r8r89gaan, damai," ujarnya.

Baca Juga:

Resmi Satu Gerbong, Hanura Manut Ganjar soal Cawapres

#Pemilu #Pilpres #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan