Wapres: Tidak Boleh Ada Permusuhan Akibat Pandangan Politik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 23 April 2023
Wapres: Tidak Boleh Ada Permusuhan Akibat Pandangan Politik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga calon presiden sudah mengemuka ke publik. Gerindra mengusung Prabowo Subianto, PDIP mengusung Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan diusung NasDem, Demokrat dan PKS.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini perbedaan pandangan dan pilihan politik pada Pemilu 2024 tidak akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat karena kuatnya tali persaudaraan.

Baca Juga:

Megawati Larang Kader PDIP Bahas Ganjar dan Cawapresnya Hari Ini

"Pemilu yang akan datang tidak membuat kita terpecah, karena silaturahmi kita sudah kuat. Jadi, tidak terpecah karena adanya perbedaan politik," kata Wapres.

Wapres pada sesi wawancara itu menyampaikan Idul Fitri menjadi ajang menyambung tali silaturahmi dengan sanak saudara dan kerabat untuk dapat bersama merayakan hari kemenangan umat Muslim.

Wapres mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum merekatkan persaudaraan.

Dia lalu menekankan pentingnya menjaga tali persaudaraan melalui silaturahmi, tidak terkecuali dalam menghadapi Pemilu di tahun 2024.

"Nilai silaturahmi itu menjadi penting dalam kaitannya menjaga kekeluargaan dan persaudaraan, termasuk juga dalam menghadapi Pemilu," jelas Wapres.

Wapres menuturkan bahwa Pemilu sudah disepakati dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, sehingga dia meyakini masyarakat dapat menyikapi perbedaan pilihan politik dengan berbesar hati.

"Pemilu ini kan sudah berkali-kali, artinya sudah biasa. Sikap legowo itu yang memang kita perlukan dalam menghadapi Pemilu, karena hal ini merupakan sistem yang kita sepakati dalam penyelenggaraan negara," ujar Wapres.

Wapres menekankan tidak boleh ada permusuhan yang ditimbulkan akibat perbedaan pandangan politik. Menurutnya, perbedaan merupakan sebuah kewajaran dan dapat disikapi secara bijaksana.

"Perbedaan pandangan politik dalam sistem demokrasi kita itu suatu keniscayaan, bahkan harus ada perbedaan politik. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menimbulkan permusuhan, harus disikapi dengan rasa kekeluarltitutt7r8r89gaan, damai," ujarnya.

Baca Juga:

Resmi Satu Gerbong, Hanura Manut Ganjar soal Cawapres

#Pemilu #Pilpres #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Bagikan