Wapres Targetkan Keuangan Ekonomi Syariah Indonesia Berbicara di Level Global

MerahPutih.com - Ekonomi dan keungan syariah diyakini bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Senin (30/5).

"Saya ingin capaian yang dihasilkan hingga saat ini terus dioptimalkan, agar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bisa berkontribusi signifikan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam tataran global," ungkap Ma'ruf Amin dalam konferensi pers.

Baca Juga:

Ma'ruf Amin Sebut Lulusan Program Ekonomi Syariah Tak Siap Pakai

Ma'ruf yang menjabat sebagai Ketua Harian KNEKS mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk bisa bekerja secara cepat. Kompak dalam mewujudkan cita-cita KNEKS.

Hal itu kemudian mendasari tema yang diusung dalam Rapat Pleno KNEKS kedua hari ini.

"Oleh karena itu tema kita hari ini adalah bergerak lebih cepat untuk wujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia," katanya.

Ia juga menekankan untuk mengutamakan produk dalam negeri sebagai upaya mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Langkah itu sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor dengan mendorong substitusi impor.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini berpesan menuturkan, dengan semakin nyatanya kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian Indonesia, masyarakat juga akan semakin menantikan kehadiran ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam rapat ini, turut hadir pimpinan dari 26 kementerian/lembaga/instansi anggota dan non-anggota KNEKS, serta beberapa pemimpin daerah provinsi di Indonesia.

Baca Juga:

BI: Indonesia Masih Perlu Mengejar Ekonomi Syariah

Rapat Pleno ini bertujuan memberikan laporan terkini sekaligus meminta arahan ketua harian atas pelaksanaan berbagai program kerja KNEKS, baik 13 program prioritas yang telah disepakati pada rapat pleno sebelumnya di 2021, maupun program kerja lainnya.

Selain itu, dalam rapat juga dilakukan pemutaran video capaian program kerja, di mana dari 13 program prioritas terdapat delapan program yang sudah terealisasi. Lalu diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

Adapun delapan program yang telah menunjukkan hasil yang konkret yaitu kodifikasi data industri produk halal, pembentukan task force lintas K/L percepatan implementasi sertifikasi halal UMK, layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selanjutnya, transformasi pengelolaan wakaf uang nasional, pusat data ekonomi syariah, zona kuliner halal, aman dan sehat atau zona KHAS, kelembagaan ekonomi syariah tingkat daerah atau KDEKS, serta riset dan inovasi produk halal berbasis teknologi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pada klaster Pengembangan Industri Produk Halal, kodifikasi data produk halal dengan perdagangan internasional (ekspor dan impor) telah berjalan dengan baik.

Menurut dia, data ekspor produk Indonesia telah memiliki sertifikasi halal sehingga dapat diidentifikasi.

"Ke depan hal yang sama juga akan dilakukan pada data impor nasional," jelas Sri Mulyani. (Knu)

Baca Juga:

Saatnya Bangun Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Syariah Indonesia