Wapres Sebut Fast Track Makkah Route Bentuk Perlakuan Istimewa dari Pemerintah Arab Saudi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 31 Mei 2024
Wapres Sebut Fast Track Makkah Route Bentuk Perlakuan Istimewa dari Pemerintah Arab Saudi

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengemukakan pelayanan fast track Makkah Route bagi jemaah calon haji di Indonesia merupakan perlakuan istimewa dari Pemerintah Arab Saudi.

Hal itu diungkapkan Ma'ruf Amin disela meninjau pelayanan imigrasi haji di Bandara Adi Soemarmo, Jumat (31/5)

“Fast track Makkah Route baru ada di tiga bandara embarkasi haji, yakni Jakarta, Surabaya, dan Solo. Ini perlakuan istimewa, dari Pemerintah Saudi Arabia,” kata Ma'ruf.

Dia menilai pelayanan fast track memberikan keuntungan bagi jemaah calon haji karena mempersingkat proses pemeriksaan dokumen.

Baca juga:

Cek Layanan Imigrasi Haji, Wapres Ma’ruf Amin Didampingi Gibran Doakan Haji Mabrur

"Kalau diperiksa di Jeddah, selain lelah setelah 9 jam (perjalanan) ke sana dan kemudian diperiksa 5 jam, antri. Tapi di sini, hanya memakan waktu, per orang 5 menit paling lama,” katanya.

Ma'ruf mengatakan pemerintah ingin terus memberikan pelayanan haji ini dari tahun ke tahun lebih baik lagi. Menurutnya, itu termasuk pelayanan kesehatan di Arab Saudi juga bertambah baik.

"Itulah usaha dari pemerintah kita dalam rangka memperbaiki layanan haji," katanya.

Selain fast track, Ma'ruf mengatakan Indonesia juga diberi tambahan kuota jemaah haji sebanyak 20.000 orang. Menurutnya itu juga sangat istimewa.

Baca juga:

Air Zamzam Jamaah Embarkasi Solo Tiba di Asrama Haji Donohudan

Sehingga pihaknya berharap tahun depan jumlah baik pelayanan fast track maupun kuota haji juga bisa ditambah lagi.

"Kita harapkan nanti tahun depan, itu bukan hanya 3 airport, bisa di tambah lagi. (Kuota jemaah haji) bukan hanya 20.000, ditambah lagi. Karena memang kita menunggunya sampai 50 tahun," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah).

#Ibadah Haji #Ma'ruf Amin
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Pemerintah Arab Saudi menetapkan jadwal penerbitan visa jamaah calon haji reguler berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Indonesia
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Kebijakan ini juga akan memberikan keadilan terhadap jemaah haji yang sudah mendaftar, karena akan diberangkatkan berdasarkan nomor urut provinsi dan juga untuk kemaslahatan jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Indonesia
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Kabupaten Sumedang, pada 2026, hanya akan menerima 72 kuota haji, jumlah yang jauh lebih sedikit ketimbang alokasi sebelumnya sebanyak 511 jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Indonesia
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
DPR RI dan pemerintah resmi menetapkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87.409.366 per anggota jamaah. BPIH tahun 2026 itu turun Rp 2 juta dibandingkan 2025 sebesar Rp89,41 juta per anggota jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Komnas Haji mengapresiasi penetapan biaya haji 2026 sebesar Rp 87,4 juta per jemaah oleh Kemenhaj dan DPR. Mustolih Siradj minta efisiensi dijaga tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Bagikan