Wapres Sebut Fast Track Makkah Route Bentuk Perlakuan Istimewa dari Pemerintah Arab Saudi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 31 Mei 2024
Wapres Sebut Fast Track Makkah Route Bentuk Perlakuan Istimewa dari Pemerintah Arab Saudi

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengemukakan pelayanan fast track Makkah Route bagi jemaah calon haji di Indonesia merupakan perlakuan istimewa dari Pemerintah Arab Saudi.

Hal itu diungkapkan Ma'ruf Amin disela meninjau pelayanan imigrasi haji di Bandara Adi Soemarmo, Jumat (31/5)

“Fast track Makkah Route baru ada di tiga bandara embarkasi haji, yakni Jakarta, Surabaya, dan Solo. Ini perlakuan istimewa, dari Pemerintah Saudi Arabia,” kata Ma'ruf.

Dia menilai pelayanan fast track memberikan keuntungan bagi jemaah calon haji karena mempersingkat proses pemeriksaan dokumen.

Baca juga:

Cek Layanan Imigrasi Haji, Wapres Ma’ruf Amin Didampingi Gibran Doakan Haji Mabrur

"Kalau diperiksa di Jeddah, selain lelah setelah 9 jam (perjalanan) ke sana dan kemudian diperiksa 5 jam, antri. Tapi di sini, hanya memakan waktu, per orang 5 menit paling lama,” katanya.

Ma'ruf mengatakan pemerintah ingin terus memberikan pelayanan haji ini dari tahun ke tahun lebih baik lagi. Menurutnya, itu termasuk pelayanan kesehatan di Arab Saudi juga bertambah baik.

"Itulah usaha dari pemerintah kita dalam rangka memperbaiki layanan haji," katanya.

Selain fast track, Ma'ruf mengatakan Indonesia juga diberi tambahan kuota jemaah haji sebanyak 20.000 orang. Menurutnya itu juga sangat istimewa.

Baca juga:

Air Zamzam Jamaah Embarkasi Solo Tiba di Asrama Haji Donohudan

Sehingga pihaknya berharap tahun depan jumlah baik pelayanan fast track maupun kuota haji juga bisa ditambah lagi.

"Kita harapkan nanti tahun depan, itu bukan hanya 3 airport, bisa di tambah lagi. (Kuota jemaah haji) bukan hanya 20.000, ditambah lagi. Karena memang kita menunggunya sampai 50 tahun," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah).

#Ibadah Haji #Ma'ruf Amin
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kampung Haji Indonesia Diyakini Turunkan Biaya Haji
Biaya haji reguler tahun lalu berkisar di angka Rp 89,4 juta, angka itu turun dari periode sebelumnya Rp 93,4 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Kampung Haji Indonesia Diyakini Turunkan Biaya Haji
Indonesia
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berencana membahas instruksi itu pada Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini dengan DPR.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Indonesia
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Pemerintah Indonesia sedang menambah lahan yang bakal dijadikan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Indonesia
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
KPK mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Berita Foto
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Indonesia
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Indonesia
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Bagikan