Headline

Wapres Jusuf Kalla Ungkap dari Empat Juta Pelamar PNS yang Diterima Hanya 120.000 Orang

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 04 November 2018
Wapres Jusuf Kalla Ungkap dari Empat Juta Pelamar PNS yang Diterima Hanya 120.000 Orang

Wapres Jusuf Kalla. (Facebook/Jusuf Kalla)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Peluang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara di Indonesia sangatlah kecil. Hal ini diungkapkan Wapres Jusuf Kalla saat memberikan kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' di Yogyakarta.

Jusuf Kalla mengatakan berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari sebanyak 4.400.000 pelamar PNS yang diterima hanya 120.000 orang atau hanya 3-4 persen dari keseluruhan pelamar.

Dengan fakta tersebut, Wapres JK berharap agar para mahasiswa tidak menggantungkan masa depannya dengan bercita-cita menjadi PNS.

"Anda semua mahasiswa harus memahami bahwa cita-cita menjadi pegawai negeri sipil (PNS) peluangnya kecil sekali. Kesempatannya tidak lebih dari 3 persen," kata Jusuf Kalla di Auditorium Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, Minggu (4/11).

Wakil Presiden Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: MP/Fadhli)

Selain itu, Kalla melanjutkan, dalam penerimaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dari sebanyak 40.000 pendaftar yang diterima hanya 1.900 orang, artinya hanya 4 persen dari keseluruhan pendaftar.

"Kenapa masuk IPDN karena langsung ingin menjadi pegawai negeri. Jadi itulah kondisi negara kita ke depan bahwa begitu banyak generasi muda yang ingin masuk pemerintahan namun kecil sekali kesempatannya," kata Wapres.

Karena itu, menurut Jusuf Kalla, untuk ikut berkontribusi membela negara, para mahasiswa perlu digelorakan semangat berwirausaha. Dengan berwirausaha justru ketimpangan ekonomi yang ada dapat secara signifikan diatasi.

"Dengan semangat yang anda peroleh dan keberanian menanggung risiko maka bisa menjadi entrepreneur yang baik dengan sistem yang baik," kata dia.

Menurut JK sebagaimana dilansir Antara, saat ini semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengusaha. Apalagi dengan dukungan kemajuan teknologi, menurut dia, setiap orang semakin memiliki peluang besar untuk berwirausaha.

"Kalau dulu yang jadi pengusaha adalah yang keluarganya pengusaha, karena dia belajar. Sekarang yang jadi pengusaha adalah yang punya inovasi," tandas Wapres Jusuf Kalla.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Prabowo Janjikan Indonesia Berdikari dan Tidak Ada Lagi Impor

#Wapres Jusuf Kalla #PNS #Penerimaan CPNS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
Seleksi CPNS 2026 Belum Dibuka, BKN Minta Waspadai Informasi Palsu yang Beredar
BKN menegaskan bahwa seleksi CPNS 2026 belum dibuka. Informasi resmi hanya ada di kanal pemerintah.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
Seleksi CPNS 2026 Belum Dibuka, BKN Minta Waspadai Informasi Palsu yang Beredar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Pemerintah mulai mencairkan THR ASN 2026 sejak 26 Februari. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total anggaran mencapai Rp55 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Bagikan