Eddy Flo
MerahPutih.Com - Dalam pemerintahan periode kedua kepresidenannya, komposisi kabinet menjadi salah satu tugas berat pertama Presiden terpilih, Joko Widodo.
Betapa tidak, banyaknya partai pendukung yang berharap mendapat jatah menteri di satu sisi akan berbentur dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan kabinet profesional atau zaken kabinet pada tepi yang lain.
Lantas, bagaimana Jokowi-Ma'ruf mengakomodir kedua kepentingan tersebut agar bisa diterima semua kalangan?
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar Presiden Jokowi memadukan komposisi kabinet dari kalangan partai politik (parpol) dan kaum profesional.
Menurut JK, kabinet mendatang harusnya diisi kombinasi antara Menteri dari parpol dengan profesional.
"Dimanapun terjadi kalau partai pendukung itu disamping mendukung di DPR juga bekerja bersama di kabinet wajar saja," kata Wapres JK di kantornya Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Ia mencontohkan, kabinet saat ini diisii 15 dari parpol dan 19 sisanya dari profesional.
"Tentu kedepan menjadi hak pak Jokowi untuk menentukan kabinetnya seperti apa," ungkap JK.
Jusuf Kalla melanjutkan, terkait latar belakang Ma'ruf Amin yang seorang Kiai, JK menganggapnya bukan hal masalah.
"Peran wapres yang utama itu membantu presiden, itu konstitusi berbunyi begitu. kedua adalah dalam hal pekerjaan tentu fleksibel," jelas JK.
BACA JUGA: KPK Cegah Tiga Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Suap Pejabat Kejati DKI
Rugi, Kalau Tidak Ada Partai Politik yang Berani Ambil Peran Oposisi
Apalagi, Wapres JK menganggap Jokowi cenderung mempersilakan wakilnya untuk mengerjakan banyak hal.
"Kalau sekarang apa yang saya baca juga interview pak Jokowi, itu akan menjalankan fleksibel," imbuh JK.
"Wapres itu ada juga tugas tertentunya, contoh mengenai birokrasi, otonomi daerah, pariwisata, pemerintah daerah, itu bantak tugas wapres itu yang utamanya wapres itu," pungkas Wapres Jusuf Kalla.(Knu)
