Headline

Wapres Jusuf Kalla Sarankan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Kolaborasi Parpol dan Profesional

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 02 Juli 2019
 Wapres Jusuf Kalla Sarankan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Kolaborasi Parpol dan Profesional

Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dalam pemerintahan periode kedua kepresidenannya, komposisi kabinet menjadi salah satu tugas berat pertama Presiden terpilih, Joko Widodo.

Betapa tidak, banyaknya partai pendukung yang berharap mendapat jatah menteri di satu sisi akan berbentur dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan kabinet profesional atau zaken kabinet pada tepi yang lain.

Lantas, bagaimana Jokowi-Ma'ruf mengakomodir kedua kepentingan tersebut agar bisa diterima semua kalangan?

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar Presiden Jokowi memadukan komposisi kabinet dari kalangan partai politik (parpol) dan kaum profesional.

Menurut JK, kabinet mendatang harusnya diisi kombinasi antara Menteri dari parpol dengan profesional.

"Dimanapun terjadi kalau partai pendukung itu disamping mendukung di DPR juga bekerja bersama di kabinet wajar saja," kata Wapres JK di kantornya Jakarta Pusat, Selasa (2/7).

Wapres JK memberikan keterangan kepada para wartawan di Kantornya
Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Istana Wapres, Jakarta (Foto: antaranews)

Ia mencontohkan, kabinet saat ini diisii 15 dari parpol dan 19 sisanya dari profesional.

"Tentu kedepan menjadi hak pak Jokowi untuk menentukan kabinetnya seperti apa," ungkap JK.

Jusuf Kalla melanjutkan, terkait latar belakang Ma'ruf Amin yang seorang Kiai, JK menganggapnya bukan hal masalah.

"Peran wapres yang utama itu membantu presiden, itu konstitusi berbunyi begitu. kedua adalah dalam hal pekerjaan tentu fleksibel," jelas JK.

BACA JUGA: KPK Cegah Tiga Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Suap Pejabat Kejati DKI

Rugi, Kalau Tidak Ada Partai Politik yang Berani Ambil Peran Oposisi

Apalagi, Wapres JK menganggap Jokowi cenderung mempersilakan wakilnya untuk mengerjakan banyak hal.

"Kalau sekarang apa yang saya baca juga interview pak Jokowi, itu akan menjalankan fleksibel," imbuh JK.

"Wapres itu ada juga tugas tertentunya, contoh mengenai birokrasi, otonomi daerah, pariwisata, pemerintah daerah, itu bantak tugas wapres itu yang utamanya wapres itu," pungkas Wapres Jusuf Kalla.(Knu)

#Wapres Jusuf Kalla #Joko Widodo #KH Ma'ruf Amin #Kabinet Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
David Febrian Sandi tegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran adalah langkah sah melanjutkan visi Jokowi
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
Bagikan