Headline

Wapres Jusuf Kalla Desak Menteri LHK Buka Daftar Perusahaan Hitam

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 Desember 2017
Wapres Jusuf Kalla Desak Menteri LHK Buka Daftar Perusahaan Hitam

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Foto: Dok. wapresri.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendapat tantangan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres Jusuf Kalla menantang Siti Nurbaya untuk membuka daftar perusahaan hitam agar diumumkan kepada publik supaya menimbulkan efek jera.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla terkait Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2017. WapresJK meminta perusahaan yang masuk kategori hitam dibuka.

"Dari 92 persen yang Proper, walaupun ada yang hitam seharusnya diumumkan, supaya cepat berubah, tapi sementara hanya peringatan tertulis untuk datang," kata Jusuf Kalla Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/12).

Pada kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla menyerahkan Penghargaan Proper 2017 Kategori Emas kepada 19 perusahaan di Indonesia yang dinilai sangat baik dalam mengelola lingkungan dan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan.

Menurut Wapres JK sebagaimana dilansir Antara, dengan pemanggilan perusahaan yang masuk kategori hitam juga daat memberikan kesempatan untuk belajar dari perusaaan lain yang masuk kategori baik karena pentingnya isu kelestarian lingkungan saat ini.

"Sementara diminta tertulis untuk datang supaya lebih disiplin dan lebih membanggakan karena kita dengar tadi banyak perusahaan yang menerima penghargaan, Pertamina, Tirta, PLN, memberikan kita semua pelajaran bahwa dengan disiplin baik lingkungan bisa diatur," kata JK.

Ditemui seusai acara, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan satu perusahaan yang masuk daftar hitam itu berlokasi di Purbalingga, Jawa Tengah, namun ia menolak menyebutkan namanya.

"Sekarang peringatan keras dulu, pembinaan, dan kita lihat perubahannya," kata Siti Nurbaya.

Menteri LHK juga menyebutkan selama periode 2016-2017, sektor industri di Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 75,7 juta ton dan mengurangi air limbah berbahaya sebanyak 536,5 juta ton.

"Dari berbagai upaya itu, apabila dikonversikan ke nilai uang, maka kita telah berhasil melakukan penghematan sebesar Rp53,1 triliun yang semuanya ini tidak terlepas dari inovasi dunia usaha," kata dia.

Penghargaan Proper kategori Emas 2017 diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada 19 perusahaan, yakni PT Pertamina dan berbagai anak perusahaannya (11 penghargaan), PT Pupuk Kaltim, PT Aneka Tambang unit Pertambangan Emas, PT Tirta Investama, PT Biofarma, PT Bukit Asam Tanjung Enim, PT Star Energy, PT Badak NGL, dan PT Medco Rimau Aset.

Selain kategori emas, KLHK juga memberikan penilaian kategori hijau 150 perusahaan, kategori biru kepada 1.486 perusahaan dan 130 perusahaan masuk kategori merah.(*)

#Wapres Jusuf Kalla #Jusuf Kalla #Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan #Siti Nurbaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Presiden ke-7 RI, Jokowi, menanggapi statement Jusuf Kalla. Ia menyebut bahwa Jokowi menjadi presiden berkat dirinya.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Indonesia
JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Istilah termul yang digunakan JK itu merujuk kepanjangan dari Ternak Mulyono. Adapun, Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi yang akhirnya diganti oleh orang tuanya karena sering sakit-sakitan
Wisnu Cipto - Minggu, 19 April 2026
 JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Indonesia
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Politikus Gerindra Wihadi Wijanto menegaskan APBN Indonesia masih kuat dan mampu menahan dampak kenaikan energi global, merespons usulan Jusuf Kalla soal kenaikan BBM.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 April 2026
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Indonesia
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pihaknya tidak mau berspekulasi soal sosok orang besar di balik ijazah palsu.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Indonesia
PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
JK menyampaikan bahwa minggu ini, tim PMI akan ke Islamabad, Pakistan, untuk melakukan pengadaan obat-obatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
 PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
Indonesia
Geram Dituduh Bohir Ijazah Palsu Jokowi, JK Polisikan Rismon Sianipar
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) geram namanya ikut diseret-seret dalam kasus polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Geram Dituduh Bohir Ijazah Palsu Jokowi, JK Polisikan Rismon Sianipar
Indonesia
Menteri LHK Sidak Terminal Tirtonadi Solo, Soroti Pengelolaan Sampah belum Memadai
Fasilitas pengolahan sampah perlu disiapkan, seperti tempat pemilahan sampah yang dilengkapi mesin pemilah, mesin press, dan lainnya sesuai dengan kapasitas.
Dwi Astarini - Minggu, 15 Maret 2026
Menteri LHK Sidak Terminal Tirtonadi Solo, Soroti Pengelolaan Sampah belum Memadai
Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Sebut Jakarta Masuk Kategori Kota Kotor
Sampai hari ini, hampir seluruh pasar di wilayah Jakarta telah dijatuhi sanksi administrasi pemerintah untuk menyelesaikan sampahnya sendiri.
Dwi Astarini - Rabu, 11 Maret 2026
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Sebut Jakarta Masuk Kategori Kota Kotor
Indonesia
Bantar Gebang Longsor Lagi, Menteri LH Minta Pemprov DKI tak lagi Pakai Metode Open Dumping
Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008.
Dwi Astarini - Senin, 09 Maret 2026
Bantar Gebang Longsor Lagi, Menteri LH Minta Pemprov DKI tak lagi Pakai Metode Open Dumping
Bagikan