Headline

Wapres Jusuf Kalla Desak Menteri LHK Buka Daftar Perusahaan Hitam

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 Desember 2017
Wapres Jusuf Kalla Desak Menteri LHK Buka Daftar Perusahaan Hitam

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Foto: Dok. wapresri.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendapat tantangan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres Jusuf Kalla menantang Siti Nurbaya untuk membuka daftar perusahaan hitam agar diumumkan kepada publik supaya menimbulkan efek jera.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla terkait Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2017. WapresJK meminta perusahaan yang masuk kategori hitam dibuka.

"Dari 92 persen yang Proper, walaupun ada yang hitam seharusnya diumumkan, supaya cepat berubah, tapi sementara hanya peringatan tertulis untuk datang," kata Jusuf Kalla Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/12).

Pada kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla menyerahkan Penghargaan Proper 2017 Kategori Emas kepada 19 perusahaan di Indonesia yang dinilai sangat baik dalam mengelola lingkungan dan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan.

Menurut Wapres JK sebagaimana dilansir Antara, dengan pemanggilan perusahaan yang masuk kategori hitam juga daat memberikan kesempatan untuk belajar dari perusaaan lain yang masuk kategori baik karena pentingnya isu kelestarian lingkungan saat ini.

"Sementara diminta tertulis untuk datang supaya lebih disiplin dan lebih membanggakan karena kita dengar tadi banyak perusahaan yang menerima penghargaan, Pertamina, Tirta, PLN, memberikan kita semua pelajaran bahwa dengan disiplin baik lingkungan bisa diatur," kata JK.

Ditemui seusai acara, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan satu perusahaan yang masuk daftar hitam itu berlokasi di Purbalingga, Jawa Tengah, namun ia menolak menyebutkan namanya.

"Sekarang peringatan keras dulu, pembinaan, dan kita lihat perubahannya," kata Siti Nurbaya.

Menteri LHK juga menyebutkan selama periode 2016-2017, sektor industri di Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 75,7 juta ton dan mengurangi air limbah berbahaya sebanyak 536,5 juta ton.

"Dari berbagai upaya itu, apabila dikonversikan ke nilai uang, maka kita telah berhasil melakukan penghematan sebesar Rp53,1 triliun yang semuanya ini tidak terlepas dari inovasi dunia usaha," kata dia.

Penghargaan Proper kategori Emas 2017 diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada 19 perusahaan, yakni PT Pertamina dan berbagai anak perusahaannya (11 penghargaan), PT Pupuk Kaltim, PT Aneka Tambang unit Pertambangan Emas, PT Tirta Investama, PT Biofarma, PT Bukit Asam Tanjung Enim, PT Star Energy, PT Badak NGL, dan PT Medco Rimau Aset.

Selain kategori emas, KLHK juga memberikan penilaian kategori hijau 150 perusahaan, kategori biru kepada 1.486 perusahaan dan 130 perusahaan masuk kategori merah.(*)

#Wapres Jusuf Kalla #Jusuf Kalla #Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan #Siti Nurbaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pavilion Indonesia Dibangun di COP30, Targetkan Bawa Rp 16 Triliun Dari Perdagangan Karbon
Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi senilai Rp 16 triliun dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi di semua sektor selama berlangsungnya COP30 di Belém, Brasil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Pavilion Indonesia Dibangun di COP30, Targetkan Bawa Rp 16 Triliun Dari Perdagangan Karbon
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Kawasan Cikande Tercemar Cesium-137, Menteri Lingkungan Hidup Pastikan Warga Terpapar Sudah Direlokasi
Selain relokasi, Kementerian Lingkungan Hidup juga terus melakukan proses dekontaminasi paparan radioaktif di Cikande.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Kawasan Cikande Tercemar Cesium-137, Menteri Lingkungan Hidup Pastikan Warga Terpapar Sudah Direlokasi
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Bagikan