Wapres Dukung Menkeu Pecat Pejabat Pajak yang Berkeluarga Hedonis

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 24 Februari 2023
Wapres Dukung Menkeu Pecat Pejabat Pajak yang Berkeluarga Hedonis

Tangkap layar - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menuai dukungan.

Rafael adalah ayah dari Mario Dandy, pelaku penganiayaan terhadap Cristalino David.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, pencopotan Rafael adalah ketegasan Sri Mulyani dalam mengingatkan anak buah yang keluarganya yang bergaya hidup hedonis.

Baca Juga:

Sri Mulyani Copot Rafael Alun Trisambodo dari Jabatannya di Ditjen Pajak

"Kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya," kata Ma'ruf Amin di Sulawesi Barat, Jumat (24/2).

Ma'ruf mengingatkan agar jangan sampai masyarakat berpikir pajak mereka disalahgunakan untuk memperkaya para pejabat.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka, wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan, 'Pajak saya digunakan untuk orang per orang'. Saya kira itu penting," ucap Ma'ruf Amin.

Wapres pun menegaskan dengan pencopotan pejabat tersebut diharapkan bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat.

“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat. Dan ini kepercayaan masyarakat itu penting,” imbuh Wapres.

Baca Juga:

Pejabat Pajak Kanwil Jaksel Siap Diperiksa Imbas Ulah Anaknya

Mantan Ketua MUI ini menegaskan bahwa jika ada tindakan pejabat yang melanggar, maka tepat dilakukan pencopotan seperti yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani saat ini.

“Karena itu kalau ada (pejabat hedon) tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tegas Wapres.

Diketahui, pencopotan ini buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun, Mario Dandy Satriyo (MDS), yang kini sudah ditetapkan tersangka.

Dia diketahui menjadi tersangka pengeroyokan anak pengurus GP Ansor, David.

Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo merupakan ayah dari tersangka juga pernah menjabat Direktur Cabang Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP I Jawa Tengah.

Selain itu, Rafael pernah juga menjabat sebagai Kepala Penelitian Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur I. (Knu)

Baca Juga:

KPK Bakal Panggil Pejabat Pajak Ayah Mario Dandy Satriyo

#Ma'ruf Amin #Wapres Ma'ruf Amin #Pajak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
pemungutan pajak di platform digital menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Indonesia
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Program diskon pajak PBB-P2 dan BPHTB berlaku mulai 19 Januari hingga 31 Maret 2026 bagian dari perayaan HUT ke-33 Kota Tangerang
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Perusahaan baja yang terduga menunggak pajak itu berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Indonesia
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Rosmauli menyampaikan permohonan maaf DJP kepada masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Indonesia
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK Potong Pembayaran Pajak Sampai 80 Persen
Pajak tahun 2023 yang seharusnya dibayarkan PT Wanatiara Persada sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp 15,7 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK Potong Pembayaran Pajak Sampai 80 Persen
Indonesia
KPK Sita Logam Mulia dan Valas di OTT Pegawai Pajak Jakut, Totalnya Rp 6 Miliar
KPK menyita barang bukti logam mulia, uang rupiah, dan valas dari OTT sejumlah pegawai Kanwil Pajak Jakut.
Wisnu Cipto - Minggu, 11 Januari 2026
KPK Sita Logam Mulia dan Valas di OTT Pegawai Pajak Jakut, Totalnya Rp 6 Miliar
Indonesia
OTT Pegawai Kanwil Pajak Jakut Terkait Modus Pengaturan Pajak Pertambangan
OTT KPK mengamankan delapan orang yang terdiri atas empat pegawai DJP dan empat wajib pajak (WP) dari pihak swasta.
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
OTT Pegawai Kanwil Pajak Jakut Terkait Modus Pengaturan Pajak Pertambangan
Indonesia
DJP Bakal Pecat Pegawai Pajak yang Terjaring OTT KPK di Jakarta Utara
DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) pegawai pajak di Jakarta Utara
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
DJP Bakal Pecat Pegawai Pajak yang Terjaring OTT KPK di Jakarta Utara
Bagikan