Wapres Dukung Menkeu Pecat Pejabat Pajak yang Berkeluarga Hedonis

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 24 Februari 2023
Wapres Dukung Menkeu Pecat Pejabat Pajak yang Berkeluarga Hedonis

Tangkap layar - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menuai dukungan.

Rafael adalah ayah dari Mario Dandy, pelaku penganiayaan terhadap Cristalino David.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, pencopotan Rafael adalah ketegasan Sri Mulyani dalam mengingatkan anak buah yang keluarganya yang bergaya hidup hedonis.

Baca Juga:

Sri Mulyani Copot Rafael Alun Trisambodo dari Jabatannya di Ditjen Pajak

"Kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya," kata Ma'ruf Amin di Sulawesi Barat, Jumat (24/2).

Ma'ruf mengingatkan agar jangan sampai masyarakat berpikir pajak mereka disalahgunakan untuk memperkaya para pejabat.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka, wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan, 'Pajak saya digunakan untuk orang per orang'. Saya kira itu penting," ucap Ma'ruf Amin.

Wapres pun menegaskan dengan pencopotan pejabat tersebut diharapkan bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat.

“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat. Dan ini kepercayaan masyarakat itu penting,” imbuh Wapres.

Baca Juga:

Pejabat Pajak Kanwil Jaksel Siap Diperiksa Imbas Ulah Anaknya

Mantan Ketua MUI ini menegaskan bahwa jika ada tindakan pejabat yang melanggar, maka tepat dilakukan pencopotan seperti yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani saat ini.

“Karena itu kalau ada (pejabat hedon) tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tegas Wapres.

Diketahui, pencopotan ini buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun, Mario Dandy Satriyo (MDS), yang kini sudah ditetapkan tersangka.

Dia diketahui menjadi tersangka pengeroyokan anak pengurus GP Ansor, David.

Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo merupakan ayah dari tersangka juga pernah menjabat Direktur Cabang Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP I Jawa Tengah.

Selain itu, Rafael pernah juga menjabat sebagai Kepala Penelitian Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur I. (Knu)

Baca Juga:

KPK Bakal Panggil Pejabat Pajak Ayah Mario Dandy Satriyo

#Ma'ruf Amin #Wapres Ma'ruf Amin #Pajak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Manajemen mikro bakal diterapkan untuk mencegah pelebaran gap realisasi penerimaan pajak dari target (shortfall) pada akhir tahun anggaran 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Indonesia
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp 32,94 triliun. Setoran itu diserahkan oleh 207 PMSE dari 246 PMSE yang telah ditunjuk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Indonesia
Andalkan IT Tekan Pelanggaran Pajak, Menkeu Tuntut Pembenahan Coretax Beres Pekan Ini
Purbaya Yudhi Sadewa mengandalkan sistem teknologi informasi (IT) yang disiapkan Kementerian Keuangan, termasuk Coretax, untuk menekan pelanggaran pajak.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Andalkan IT Tekan Pelanggaran Pajak, Menkeu Tuntut Pembenahan Coretax Beres Pekan Ini
Indonesia
14 Juta Wajib Pajak Dibidik Buat Segera Aktivasi Akun Coretax
Hingga sejauh ini, tercatat baru 2,5 juta wajib pajak yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax, sebanyak 2 juta wajib pajak merupakan kelompok orang pribadi dan 500 wajib pajak badan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
14 Juta Wajib Pajak Dibidik Buat Segera Aktivasi Akun Coretax
Indonesia
DJP Gelar Pekan Sita, Kanwil Jateng Sita 38 Mobil Penunggak Pajak Senilai Rp 3,2 Miliar
Tindakan penyitaan pada pekan sita ini sudah inkracht berketetapan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
DJP Gelar Pekan Sita, Kanwil Jateng Sita 38 Mobil Penunggak Pajak Senilai Rp 3,2 Miliar
Indonesia
Prabowo Perintahkan Menkeu Optimalkan Penerimaan Pajak dan Devisa Hasil Ekspor
Selain mengenai optimalisasi DHE, Presiden Prabowo juga membahas penerimaan pajak yang diharapkan meningkat di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Prabowo Perintahkan Menkeu Optimalkan Penerimaan Pajak dan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Dipastikan Batal, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Kemenkeu
Alih-alih membentuk lembaga baru, pemerintah akan melakukan pembenahan serta memperkuat reformasi di sektor penerimaan negara agar lebih efisien dan efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Dipastikan Batal, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Kemenkeu
Indonesia
26 Pegawai DJP Dipecat, DPR Tegaskan Pajak Bukan untuk Memperkaya Penjahat
Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dana pajak bisa menjadi motor utama kemajuan bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
26 Pegawai DJP Dipecat, DPR Tegaskan Pajak Bukan untuk Memperkaya Penjahat
Indonesia
Presiden Prabowo Sahkan Kebijakan Bebas Pajak untuk Pekerja dengan Gaji Di Bawah Rp 10 Juta, HOAKS atau FAKTA?
Beredar unggahan konten dengan narasi pemerintah akhirnya bebaskan PPh 21 untuk pekerja gaji di bawah RP 10 juta. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sahkan Kebijakan Bebas Pajak untuk Pekerja dengan Gaji Di Bawah Rp 10 Juta, HOAKS atau FAKTA?
Indonesia
Belasan Pegawai Pajak Pelanggar Aturan Tunggu Hukuman, DJP Ancam Lakukan Pemecatan
Sebanyak 26 pegawai sebelumnya dipecat berkaitan dengan kasus 200 pengemplang pajak.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Belasan Pegawai Pajak Pelanggar Aturan Tunggu Hukuman, DJP Ancam Lakukan Pemecatan
Bagikan