Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Wapres Dukung Menkeu Pecat Pejabat Pajak yang Berkeluarga Hedonis

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 24 Februari 2023
Wapres Dukung Menkeu Pecat Pejabat Pajak yang Berkeluarga Hedonis

Tangkap layar - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menuai dukungan.

Rafael adalah ayah dari Mario Dandy, pelaku penganiayaan terhadap Cristalino David.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, pencopotan Rafael adalah ketegasan Sri Mulyani dalam mengingatkan anak buah yang keluarganya yang bergaya hidup hedonis.

Baca Juga:

Sri Mulyani Copot Rafael Alun Trisambodo dari Jabatannya di Ditjen Pajak

"Kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya," kata Ma'ruf Amin di Sulawesi Barat, Jumat (24/2).

Ma'ruf mengingatkan agar jangan sampai masyarakat berpikir pajak mereka disalahgunakan untuk memperkaya para pejabat.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka, wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan, 'Pajak saya digunakan untuk orang per orang'. Saya kira itu penting," ucap Ma'ruf Amin.

Wapres pun menegaskan dengan pencopotan pejabat tersebut diharapkan bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat.

“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat. Dan ini kepercayaan masyarakat itu penting,” imbuh Wapres.

Baca Juga:

Pejabat Pajak Kanwil Jaksel Siap Diperiksa Imbas Ulah Anaknya

Mantan Ketua MUI ini menegaskan bahwa jika ada tindakan pejabat yang melanggar, maka tepat dilakukan pencopotan seperti yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani saat ini.

“Karena itu kalau ada (pejabat hedon) tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tegas Wapres.

Diketahui, pencopotan ini buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun, Mario Dandy Satriyo (MDS), yang kini sudah ditetapkan tersangka.

Dia diketahui menjadi tersangka pengeroyokan anak pengurus GP Ansor, David.

Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo merupakan ayah dari tersangka juga pernah menjabat Direktur Cabang Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP I Jawa Tengah.

Selain itu, Rafael pernah juga menjabat sebagai Kepala Penelitian Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur I. (Knu)

Baca Juga:

KPK Bakal Panggil Pejabat Pajak Ayah Mario Dandy Satriyo

#Ma'ruf Amin #Wapres Ma'ruf Amin #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Pemprov DKI akan mengkaji ulang pajak kendaraan listrik. Sebab, pendapatan berpotensi hilang Rp 2 triliun akibat pajak kendaraan listrik 0 persen.
Soffi Amira - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Sejumlah platform media sosial dikenakan pajak baru oleh Komdigi. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Indonesia
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Surat edaran yang dikeluarkan DJP itu hanya bagian dari upaya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan tugas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Indonesia
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Pendampingan dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika petugas perlu mendatangi wajib pajak di lokasi yang memerlukan penanganan khusus
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Indonesia
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Menjual barang senilai Rp 2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp 2.000.000 = Rp10.000
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Bagikan