Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat

Gedung Kementerian Dalam Negeri.(foto: SKK Kemendagri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - INSPEKTORAT Jenderal Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi untuk Wali Kota Prabumulih Arlan terkait dengan pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih Roni Adriansyah. Kemendagri menyebut tindakan Arlan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Mutasi atau pemindahan jabatan saudara Roni Adriansyah, Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah," kata Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya dalam keterangan di kantornya, Kamis (18/9).

Dia menjelaskan pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP-SPK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Atas hal itu, Itjen Kemendagri memberi saran agar Mendagri Tito Karnavian memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Arlan. "Kami sarankan untuk diberikan teguran secara tertulis," jelas dia.

Dia menambahkan alasan pemberian sanksi tertulis itu karena bertahap. Menurut dia, ini merupakan kesalahan pertama Arlan. "Teguran tertulis kalau mengulang lagi, teguran tertulis kedua. Ada bertahap yang namanya sanksi. Sanksi administratif," ucap purnawirawan jenderal Polri ini.

Baca juga:

Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan


Ia juga menekankan teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng. Sanksi tersebut sudah termasuk kategori berat karena akan tercatat dalam rekam jejak kepala daerah. "Sudah jadi catatan. Itu sanksi berat, jangan pikir hanya teguran biasa. Teguran tertulis itu berat karena ada catatan di dalam kariernya," tegas Mahendra yang juga mantan Kapolda Bali ini.

Kemendagri akan terus memantau situasi di Prabumulih agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih Roni Adriansyah viral di media sosial.

Berdasarkan narasi yang beredar, Roni diduga dicopot dari jabatannya lantaran menegur anak Wali Kota Prabumulih karena membawa mobil ke sekolah. Namun belakangan, pencopotan itu dibatalkan. Roni sudah kembali bertugas di sekolah.(knu)

Baca juga:

Wali Kota Prabumulih Bantah Kepala SMPN 1 Dicopot karena Tegur Anaknya yang Bawa Mobil ke Sekolah

#Prabumulih #Pendidikan #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Unjuk Rasa Pelajar di Prancis Berujung Ricuh, Hampir 80 Orang Terluka
Sejumlah siswa sekolah menengah di Prancis menggelar aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal yang terlalu padat, kekurangan guru, dan beberapa isu pendidikan lainnya.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Unjuk Rasa Pelajar di Prancis Berujung Ricuh, Hampir 80 Orang Terluka
Indonesia
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Rencana kebijakan pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Pemerintah berencana terlebih dulu menjalankan program percontohan (pilot project) dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Indonesia
Kuliah Gratis di PTN, Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Turunkan Kualitas Pendidikan
Pengamat sosial menyoroti soal biaya dan kualitas pendidikan. Hal itu terkait rencana kuliah gratis di PTN yang dicanangkan pemerintah.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
Kuliah Gratis di PTN, Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Turunkan Kualitas Pendidikan
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Presiden Prabowo Siapkan Pendidikan Negeri Gratis, dari SD hingga Perguruan Tinggi tanpa Bayaran
Rencana tersebut merupakan bagian dari komitmen Prabowo untuk memperluas akses pendidikan yang layak dan setara bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Presiden Prabowo Siapkan Pendidikan Negeri Gratis, dari SD hingga Perguruan Tinggi tanpa Bayaran
Indonesia
Dukung Wacana PTN Gratis Prabowo, Legislator Ingatkan Kajian Matang
Pelaksanaan kebijakan ini dinilai memerlukan kajian komprehensif agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak mengikis mutu akademik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Dukung Wacana PTN Gratis Prabowo, Legislator Ingatkan Kajian Matang
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Kuliah Gratis di PTN Mulai Dikaji, Pemerintah Hitung Kebutuhan Anggarannya
Pemerintah mulai menghitung anggaran kuliah gratis di PTN. Hal itu diungkapkan Mendiktisaintek, Brian Yuliarto.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Kuliah Gratis di PTN Mulai Dikaji, Pemerintah Hitung Kebutuhan Anggarannya
Bagikan