Dewan PSI Minta Disdik Cabut Izin Sekolah yang Cuek Tangani Kasus Bullying

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 05 Desember 2025
Dewan PSI Minta Disdik Cabut Izin Sekolah yang Cuek Tangani Kasus Bullying

Ilustrasi. (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEKRETARIS Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana menyayangkan kasus perundungan fisik dan psikis yang terjadi di Sekolah Dasar Kristen (SDK) Penabur Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut). Pasalnya, pihak sekolah tak menggubris kasus tersebut. Ia lantas meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk mencabut izin sekolah yang terbukti tidak responsif terhadap kasus bullying.

"Bullying terus dihadapi anak-anak kita di sekolah. Hal ini sangat disayangkan karena saya juga sudah berulang kali menyoroti permasalahan ini," ujarnya, Jumat (5/12).

Justin menilai para orangtua murid melayangkan laporan kepada kepolisian perihal perundungan yang dialami bisa jadi merupakan indikasi sekolah terkait tak responsif.

"Pelaporan kasus-kasus bullying ini kepada pihak kepolisian semakin mempertebal dugaan ketidakseriusan pihak sekolahan. Amat mungkin para orang tua dari murid yang terdampak melakukan itu karena tak kunjung mendapatkan keadilan dari pihak sekolah," kata Justin.

Baca juga:

Marak Kasus Bullying, Sekolah Harus Punya Ahli Psikolog



"Apabila pihak sekolah serius dalam mengatasi bullying dan menindak para pelakunya secara tegas, mungkin para orangtua murid yang anak-anaknya di-bully tidak perlu menghabiskan energi untuk pergi ke kepolisian," lanjutnya.

Sebelumnya, orangtua murid di SD Gandhi School Ancol juga melaporkan kasus bullying yang dialami oleh anaknya. Kejadian-kejadian itu menunjukkan adanya darurat perundungan di Jakarta. Tidak tanggung, ia mendorong penyusunan peraturan daerah (perda) anti-bullying untuk mengatasi masalah perundungan di Jakarta.

"Kita harus mempertimbangkan pemberian sanksi denda dan/ atau kurungan bagi para orangtua yang anaknya melakukan bullying di Jakarta," seru Justin.

Menurut Justin, sekolah bisa secara tegas menerapkan sanksi-sanksi nyata terhadap murid-muridnya yang melakukan perundungan sekalipun dalam kadar yang ringan.

"Apabila tak mampu memberikan keamanan dan keadilan di sekolah, sebaiknya Disdik (Dinas Pendidikan) atau Kementerian Pendidikan cabut saja izin operasi dari sekolah-sekolah tersebut," tutupnya.(Asp)



Baca juga:

Jangan Biarkan Perundungan di Sekolah, Dampak Bullying Akan di Luar Kendali

#Bullying #Pendidikan #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan tak Ada Pemotongan Anggaran SDA untuk Menanggulangi Banjir
Pramono mengatakan normalisasi sungai yang lama tidak dilakukan kini kembali dikerjakan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Gubernur Pramono Pastikan tak Ada Pemotongan Anggaran SDA untuk Menanggulangi Banjir
Indonesia
9 Rute Transjakarta di Jakpus Dialihkan, Kamis (29/10)
Sebanyak empat rute mengalami perpendekan dan lima rute mengalami pengalihan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
9 Rute Transjakarta di Jakpus Dialihkan, Kamis (29/10)
Indonesia
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Kawasan Mampang dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah rawan banjir karena kondisi geografisnya yang berupa cekungan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Indonesia
JakPro Janji Bereskan Tata Kelola Fasilitas JIS setelah Dikritik Rumput Lapangan Buruk
Evaluasi kondisi lapangan secara berkala menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas rumput tetap terjaga sesuai standar teknis yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
JakPro Janji Bereskan Tata Kelola Fasilitas JIS setelah Dikritik Rumput Lapangan Buruk
Indonesia
Jakarta dan Tokyo Perkuat Kemitraan Sister City, Bahas Kebudayaan hingga Komunitas Kreatif
Jakarta terus mendorong revitalisasi kawasan Kota Tua dengan tetap menjaga nilai sejarah dan budayanya.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jakarta dan Tokyo Perkuat Kemitraan Sister City, Bahas Kebudayaan hingga Komunitas Kreatif
Indonesia
Kampung Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, dari 445 Jadi 211 Lokasi di 2026
Penurunan lebih dari 52 persen itu ditopang pemanfaatan infrastruktur sosial di tingkat masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kampung Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, dari 445 Jadi 211 Lokasi di 2026
Indonesia
Cair, Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Oktober 2026 untuk 219.252 Penerima
Informasi resmi dan pembaruan data dapat diakses melalui website Dinas Sosial DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Cair, Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Oktober 2026 untuk 219.252 Penerima
Indonesia
Kemensos Ungkap Alasan di Masih Ada Sekolah yang Tolak Siswa Disabilitas
Kementerian Sosial menginginkan semua anak disasbilitas apa pun jenisnya dari disabilitas yang terlihat dan tidak terlhat dapat menikmati layanan pendidikan dari negara.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Kemensos Ungkap Alasan di Masih Ada Sekolah yang Tolak Siswa Disabilitas
Indonesia
Gubernur Pramono 'Sentil' Wali Kota Bekasi tak Kunjung Bangun Halte Transjabodetabek
Pramono mengaku menerima keluhan dari pengguna Transjabodetabek, terutama warga Bekasi.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Gubernur Pramono 'Sentil' Wali Kota Bekasi tak Kunjung Bangun Halte Transjabodetabek
Indonesia
Pasar Taman Puring Jadi Taman Setara, PSI Protes Keras ke Gubernur Pramono
menegaskan ini merupakan bentuk pengingkaran Pemerintah DKI terhadap komitmennya untuk memperbaiki pasar tersebut setelah terbakar pada Juli 2025 lalu.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Pasar Taman Puring Jadi Taman Setara, PSI Protes Keras ke Gubernur Pramono
Bagikan