Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam sidang tersebut, Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Rahmat Effendi dengan hukuman sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp 1 miliar.
Baca Juga
Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp 10,4 Miliar
"Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar, subsider enam bulan kurungan," ucap Jaksa KPK Siswhandono di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (14/9).
Jaksa menuntut Rahmat telah bersalah sesuai Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
Adapun jaksa juga menyampaikan hal yang memberatkan bagi hukuman Rahmat Effendi yakni tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi sebagai penyelenggara negara.
Sedangkan hal yang meringankan yakni Rahmat Effendi bersikap sopan selama persidangan berlangsung serta belum pernah dipidana.
Baca Juga
KPK Duga Rahmat Effendi Palak ASN Bekasi untuk Kebut Pembangunan Glamping
Selain itu, jaksa juga menuntut agar Rahmat membayar uang pengganti sebesar Rp 8 miliar lebih. Dengan ketentuan apabila tidak membayar, menurutnya harta bendanya akan disita untuk dilelang demi memenuhi uang pengganti tersebut.
"Apabila lelang tersebut tidak mencukupi, maka dipenjara tambahan selama dua tahun," kata dia
Kemudian jaksa juga menuntut kepada majelis hakim agar mencabut hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik Rahmat Effendi selama lima tahun. "Terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya," ujar jaksa.
Adapun tim kuasa hukum Rahmat Effendi meminta waktu selama dua pekan untuk menyiapkan nota pembelaan yang akan disampaikan sebelum pembacaan vonis dari majelis hakim.
Sebelumnya, Rahmat Effendi didakwa telah menerima suap sebesar Rp 10 miliar dari persekongkolan dalam pengadaan lahan di Kelurahan Sepanjang Jaya untuk kepentingan pembangunan polder air.
Selain itu, Rahmat juga didakwa menerima uang sebesar Rp 7,1 miliar dari setoran para pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terkait lelang jabatan. (*)
Baca Juga
Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi Dkk Segera Disidang
