Walhi: Aktor Perusak Lingkungan Tidak Pernah Tertangkap

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 21 Desember 2015
Walhi: Aktor Perusak Lingkungan Tidak Pernah Tertangkap

Yaya Hidayati, Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, saat ditemui di Synthesis Residence Kemang, Jakarta, Senin (21/12). (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Kurangnya tindakan tegas pemerintah terkait para pelaku perusakan lingkungan hingga saat ini terus disuarakan dengan kencang. Selain pemerintah yang kurang tegas, wadah yang menyebarkan isu perusakan lingkukngan masih sangat minim sehingga kurang tersebar di masyarakat luas.

Ihwal tersebut ditanggapi secara serius dalam diskusi yang diadakan oleh salah satu situs web wadah petisi online Change.org dengan beberapa pembicara yang salah satunya Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Yaya Hidayati.

"Ini gak adil, kita harus berbuat sesuatu melalui petisi online," ucapnya di Synthesis Residence Kemang, Jalan Ampera Raya No 1, Jakarta, Senin (21/12).

Selain petisi, tambah Yaya, Walhi juga melakukan tekanan-tekanan ke pemerintah agar melihat langsung situasi atau kondisi di lapangan.

"Kami juga sering melakukan pendekatan ke pemerintah, dan menekan untuk terjun langsung ke lapangan," tambahnya.

Dengan strategi itu, Yaya berharap pemerintah untuk segera meringkus tokoh penting di balik kejahatan lingkungan.

"Aktor di belakang layar, tidak pernah tertangkap. Hanya eksekutor di lapangan. Kami berharap, petisi online dan gerakan yang masif dapat memberi pencerahan. Ini membangun solidaritas di tengah situasi masyarakat individualisme," tutupnya. (ard)

 

BACA JUGA:

  1. Relawan Autopsi Gajah: Petisi Online Wadah Revolusi Mental
  2. Keberadaan Smelter Dorong Produksi Mineral dan Jaga Kelestarian Lingkungan
  3. Menteri Anies: Pendidikan Berbasis Lingkungan Agar Guru Tidak Kaku
  4. Putri Indonesia Lingkungan 2015 Ingin Masalah Asap Riau Menjadi Bencana Nasional
  5. Inilah Kronologi Pembunuhan Aktivis Lingkungan Salim Kancil
#Kerusakan Lingkungan #Walhi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
WALHI Soroti Kebakaran TPA Jatiwaringin, Sebut Bukti Gagalnya Tata Kelola Sampah
WALHI menilai kebakaran TPA Jatiwaringin merupakan dampak kegagalan pengelolaan sampah berbasis open dumping. Kebakaran telah meluas hingga lebih dari 15 hektare.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Juli 2026
WALHI Soroti Kebakaran TPA Jatiwaringin, Sebut Bukti Gagalnya Tata Kelola Sampah
Indonesia
Pemkot Jakpus Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Kali Cideng, Pencemarannya Melebihi Ambang Batas
Permasalahan ikan sapu-sapu ini bukan hal yang baru. Sebelumnya, permasalahan ini juga sudah pernah terselesaikan di kali Ciliwung.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Pemkot Jakpus Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Kali Cideng, Pencemarannya Melebihi Ambang Batas
Indonesia
Bantargebang Longsor, WALHI Soroti Kegagalan Kementerian LH dan Pemprov DKI Kelola Sampah
WALHI menilai tragedi di TPST Bantargebang bukan sekadar kecelakaan, melainkan konsekuensi dari model pengelolaan sampah yang keliru.
Dwi Astarini - Rabu, 11 Maret 2026
Bantargebang Longsor, WALHI Soroti Kegagalan Kementerian LH dan Pemprov DKI Kelola Sampah
Indonesia
28 Perusahaan Diduga Pelanggar Lingkungan Dicabut Izin, Pemerintah Masih Buka Ruang Dialog
Pemerintah masih membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
28 Perusahaan Diduga Pelanggar Lingkungan Dicabut Izin, Pemerintah Masih Buka Ruang Dialog
Indonesia
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
28 perusahaan perusak hutan diminta bertanggung jawab. Pencabutan izin yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai belum cukup.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Anggota Komisi IV DPR RI menegaskan tambang ilegal di kawasan hutan tak bisa ditoleransi. Data Kementerian Kehutanan mencatat 191.790 hektare tambang ilegal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Indonesia
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi, Inggris Siap Bantu Pelestarian Ekosistem Indonesia
Inggris berkomitmen membantu Indonesia melestarikan ekosistem di 57 taman nasional. Komitmen ini disampaikan saat Presiden Prabowo bertemu Raja Charles III di London.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi, Inggris Siap Bantu Pelestarian Ekosistem Indonesia
Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan penyebab banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, agar mencabut izin perusahaan perusak hutan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Bagikan