Waketum PAN Tegaskan Wacana People Power Pernyataan Pribadi Amien Rais

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 29 April 2019
Waketum PAN Tegaskan Wacana People Power Pernyataan Pribadi Amien Rais

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menegaskan, wacana 'people power' yang disuarakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, adalah pernyataan pribadi.

"Itu wacana pribadi Pak Amien, bukan pernyataan resmi partai, apalagi keputusan koalisi. Saya secara pribadi menentang wacana 'people power' itu," kata Bara Hasibuan pada diskusi 'No People No Power: Silaturrahmi Politik Pasca-Pemilu', di Jakarta, Senin (29/4).

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mendadak menyambangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Ponco)
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mendadak menyambangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Ponco)

Menurut Bara Hasibuan, 'people power' sangat tidak tepat diwacanakan pada era demokrasi saat ini. "People power dulu diwacanakan, pada tahun 1998 untuk melawan pemerintahan rezim. Situasi tahun 1998 dan saat ini sudah jauh berbeda," katanya.

Mewacanakan 'people power' pada era demokrasi saat ini, tidak tepat dan membahayakan. "Wacana people power yang terus disuarakan, akan membuat suasana panas, dan berbahaya," katanya dilansir dari Antara.

Bara Hasibuan juga melihat adanya tudingan tidak berdasar terhadap KPU sebagai lembaga lembaga penyelenggara pemilu, misalnya penghitungan suara. "Ada tudingan yang menilai 'quick count' tidak valid dan adanya wacana untuk menolak hasil penghitungan suara oleh KPU," katanya.

Padahal, kata dia, hasil 'quick count' dari pemilu ke pemilu adalah valid dan PAN menyadari hasil quick count itu vaid.

Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan, wacana 'people power' disuarakan oleh Amin Rais dan dapat mengganggu kerja KPU. (*)

Baca Juga: Pengamat Duga Prabowo Pura-Pura Menang Demi Cegah Anarki

#Amien Rais #PAN #Pemilu 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Amien Rais mengatakan, sampai kapan pun, Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya ijazah.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Bagikan