Wagub DKI Pastikan Pengunduran Diri Kepala BPAD Bukan Dipaksa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 21 Mei 2021
Wagub DKI Pastikan Pengunduran Diri Kepala BPAD Bukan Dipaksa

Ilustrasi - Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta di kantor Balai kota Jakarta, Rabu (10/2/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada paksaan terhadap Pujiono untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

Wakil Gubernur (Wagub) Ahmad Riza Patria mengatakan, sangat tidak masuk akal Pemprov DKI menekan Pujiono untuk hengkang dari kursi Kepala BPAD. Menurutnya, pengunduran diri Pujiono merupakan keinginannya.

"Enggak ada, masa dipaksa-paksa sih," ujar Riza di Jakarta, Jumat (21/5).

Baca Juga:

Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar

Riza berpendapat, keputusan pengunduran diri merupakan hak setiap pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI. Jadi tak ada kaitannya dengan Pemerintah DKI ataupun karena unsur politik.

"Kepala BPAD yang mengundurkan diri itu kan hak setiap warga setiap pejabat untuk mundur dari posisinya," ungkapnya.

Dokumentasi - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Dokumentasi - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)


Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pengunduran diri Pujiono dari jabatan BPAD terhitung per tanggal 17 Mei 2021 lalu.

Mujiyono menjelaskan, alasan anak buah Gubernur Anies Baswedan mundur dari pucuk BPAD itu lantaran merasa tidak mampu membenahi persoalan inventarisasi aset DKI.

Baca Juga:

KPK Bantu Tertibkan Aset Mulai GBK sampai TMII Senilai Rp548 Triliun

"Karena merasa kurang berhasil dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala BPAD, merasa kurang sanggup mengatasi persoalan aset kita," ujar Mujiyono di Jakarta, Kamis (20/5).

Hal itu pun dimaklumi politikus Demokrat ini, sebab persoalan inventarisasi aset Pemprov DKI memang bermasalah sejak lama.

Sampai sekarang ini, banyak aset daerah yang tidak dikuasai secara fisik oleh pemerintahan Anies. (Asp)

Baca Juga:

Kepala BPAD Tegaskan Waduk Rawa Rorotan Milik Pemprov DKI

#Ahmad Riza Patria #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Enam Perusahaan Penyedia Jasa Kebersihan Disanksi Denda Rp 10 Juta akibat tak Sesuai Izin
. Setiap pihak yang menghasilkan, mengangkut, maupun mengelola sampah harus dapat mempertanggungjawabkan alur penanganannya.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Enam Perusahaan Penyedia Jasa Kebersihan Disanksi Denda Rp 10 Juta akibat tak Sesuai Izin
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Berbasis Sains
OMC dilakukan berdasarkan pemantauan kondisi atmosfer secara real time dan rekomendasi BMKG.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Pemprov DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Berbasis Sains
Indonesia
Jakarta Tawarkan Potensi Investasi Rp 115 Triliun
Jakarta Investment Centre (JIC) menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Jakarta Tawarkan Potensi Investasi Rp 115 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Ubah 3 Nama Stasiun LRT, biar Lebih Familier
Salah satu alasan pengubahan nama stasiun yakni agar lebih mudah diingat masyarakat.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Pemprov DKI Jakarta Ubah 3 Nama Stasiun LRT, biar Lebih Familier
Indonesia
Polisi Endus Jejak Transaksi di ‘Kampung Narkoba’, Temukan Lokasi Penyerahan Barang
Dalam penyisiran lokasi yang dikenal sebagai ‘Kampung Ambon’ tersebut, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Polisi Endus Jejak Transaksi di ‘Kampung Narkoba’, Temukan Lokasi Penyerahan Barang
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Tinjau Stasiun LRT Manggarai Jelang Peresmian, Pastikan Tarif Rp5.000
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukang tapping tiket pintu keluar di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 24 Agustus 2026
Gubernur DKI Pramono Tinjau Stasiun LRT Manggarai Jelang Peresmian, Pastikan Tarif Rp5.000
Indonesia
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Sebanyak 110 personel gabungan dikerahkan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang beraktivitas di trotoar dan badan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Indonesia
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk membantu masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Tarif transportasi laut memiliki struktur biaya yang berbeda.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Indonesia
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Pramono Anung mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kondisi udara di Ibu Kota.
Yusuf Abdillah - Rabu, 19 Agustus 2026
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Bagikan