Wagub: Biaya Commitment Fee Formula E Rp 2,3 Triliun Dibebankan Juga Swasta

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku telah menyanggupi pembayaran perjanjian commitment fee Formula E yang disepakati Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bersama Formula E Operation (FEO).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya juga telah melakukan persiapan secara baik dalam event mobil balap berenergi listrik tersebut.

"Commitment fee kewajiban sudah dipenuhi persiapan sudah diatur sedemikian baiknya," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/9).

Baca Juga:

DPRD Sebut Pemprov DKI Jakarta Ralat Kajian Balap Formula E

Politikus Gerindra DKI ini mengungkapkan, anggaran pembiayaan commitment fee Formula E bukan hanya berasal dari APBD DKI, tapi juga dibebankan pihak swasta yang ikut terlibat dalam pagelaran ini.

Untuk diketahui, Pemprov DKI diwajibkan untuk membayar Rp 2,3 triliun biaya commitment fee selama lima tahun rencana penyelenggaraan Formula E.

Pembayaran commitment fee lima tahun berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani bersama Formula E Operation (FEO). Rincian pembayaran komitmen free yang harus dipenuhi Pemprov DKI;

Sesi 2019/2020 sebesar 20 juta Poundsterling

Sesi 2020/2021 sebesar 22 juta Poundsterling

Sesi 2021/2022 sebesar 24,2 juta Poundsterling

Sesi 2022/2023 sebesar 26,62 juta Poundsterling

Sesi 2023/2024 sebesar 29,282 juta Poundsterling

"Nanti tidak hanya dibebankan APBD bahkan nanti dibebankan ke swasta," tuturnya.

Tegas Riza, pada hakikatnya ajang mobil balap Formula E sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

Warga Tolak Formula E ke Gedung DPRD

Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah diselesaikan Pemprov DKI. Dan dari hasil pemeriksaan, tidak ada kerugian dan tidak ada potensi kerugian.

Ia pun kembali memastikan, rencana pagelaran ajang Formula E berlangsung pada Juni 2022 mendatang.

"Temuan BPK sudah dicek tidak ada temuan, bahkan tidak ada penundaan. Dari BPK jangankan penundaan, temuan dari BPK saja tidak ada, apalagi temuan. Silakan dicek langsung di BPK. Kita Sesuaikan dengan aturan ketentuan berdasar ketentuan bersama," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Kendala PDIP Lobi Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E