Andika Pratama
MerahPutih.com - Wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 4-6 pekan, menuai sorotan dari kelompok pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar dalam pelaksanaannya nanti tidak ada korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat kebijakan tersebut.
Baca Juga
Menkeu Siapkan 6 Skenario Perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 Minggu
“Karena saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan,” kata Said Iqbal dalam keterangan pers kepada wartawam, Selasa (13/7).
Buruh meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas.
"KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh," ucapnya.
Said mengatakan, selama sepekan PPKM Darurat ini sudah ada pekerja yang telah dan akan dirumahkan dengan ketidakpastian upah yang diterima. Juga, tingkat penularan COVID-19 di klaster perusahaan sudah di angka 10 persen dan ada juga yang meninggal.
"Persoalannya, para buruh tidak punya uang lebih untuk membeli vitamin dan obat saat isolasi mandiri," jelasnya.
Oleh karenanya, Said meminta agar tidak ada pelanggaran terhadap hak buruh jika PPKM Darurat ini akan diperpanjang. Asal pengaturannya jelas dan tegas.
"Serta, program vaksinasi tidak boleh berbayar karena akan terjadi komersialisasi," tutup Said.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat hingga enam minggu lamanya.
Opsi itu menjadi salah satu skenario yang disiapkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona yang akhir-akhir terus meningkat lewat varian delta-nya.
"Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).
Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus COVID-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan. Baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Sri Mulyani pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 akan melambat menjadi 4 persen sampai 5,4 persen. Lalu pada Kuartal IV-2021 diperkirakan akan tumbuh 4,6-5,9 persen. Sehingga secara keseluruhan tahun diperkirakan hanya akan mencapai 3,7 persen sampai 4,5 persen. (Knu)
Baca Juga
