Viral Gerakan Coblos Semua Paslon, Ini Kata KPU Jakarta
Arsip - Suasana pencoblosan di TPS. (ANTARA/Darwin Fatir)
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum DKI berjanji melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.
Langkah ini, menanggapi viralnya gerakan coblos tiga pasangan calon (paslon) di media sosial.
KPU mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tidak melakukan golongan putih (golput) saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Kami berharap warga Jakarta justru berbondong-bondong datang ke TPS," kata Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Dody Wijaya dikutip Antara.
Baca juga:
KPU Susun Jadwal Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang
Ia menegaskan, Pilkada ini merupakan kesempatan momentum pasca UU Jakarta nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta.
"Maka masa depan Jakarta itu berada di tangan masyarakat," kata saat dijumpai di kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (13/9).
Ia mengatakan, jika masyarakat tidak hadir ke TPS saat Pilkada, suaranya juga tidak dihitung sebagai pemenang.
Doddy memberikan contoh, apabila ada 100 warga, 50 orang melakukan golput dan 50 orang lainnya tidak hadir ke TPS, kemudian setelah dihitung terdapat 20 suara yang tidak sah, maka yang menentukan kemenangan adalah 30 suara lainnya.
"Kalau di Jakarta ditambah 50 persen plus satu dari total suara sah," katanya.
Baca juga:
DPR Sindir KPU Mau Bikin Akademi Pemilu Buat Rekrut Pegawai
Ia menegaskan, gerakan golput atau gerakan coblos semua paslon ini tidak punya makna dalam Pilkada.
"Justru gerakan ini tidak mempengaruhi kemenangan paslon. Malah dalam hal sederhana lebih mudah paslon untuk menang karena hanya memperebutkan tadi, kira-kira 30 suara dalam analogi 100 suara tadi," katanya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres